Pemkot Surabaya Akan Kelola KBS

SURABAYA, KOMPAS - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan, pengelolaan Kebun Binatang Surabaya tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah Kota Surabaya siap mengisi hewan kembali untuk melengkapi jika semua koleksi akan diangkut Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Penegasan Wali Kota Surabaya itu diungkapkan saat menerima kelompok intelektual yang tergabung dalam Dewan Kota Surabaya, antara lain Tjuk Sukiadi, Daniel M Rosyied, dan Prof dr Soeatmadji, di ruang kerja di Balaikota Surabaya, Selasa (1/11). Dewan Kota Surabaya, kemarin, mendorong Risma untuk secepatnya mengambil alih pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang tetap jadi kebanggaan warga Surabaya.

Kondisi KBS yang berusia 95 tahun itu saat ini makin memprihatinkan. Jumlah koleksi hewan yang mati karena berbagai sebab juga meningkat. Kematian hewan paling akhir, yaitu babi rusa, terjadi 25 Oktober 2011.

Surat permohonan untuk mengelola KBS untuk kedua kalinya sudah diantar langsung oleh Risma ke Kementerian Kehutanan pada Senin (31/10). ”Surat permohonan dibuat lagi karena surat pertama yang diserahkan pada 15 Agustus lalu tidak ditanggapi. Saya tunggu jawaban dari Menteri Kehutanan dalam sepekan. Jika tetap tidak ada jawaban, Pemkot Surabaya akan mengambil alih KBS,” ujarnya sembari menambahkan, sejak 2009, KBS bukan lagi sebagai lembaga konservasi.

Tjuk Sukiadi mengatakan, jika belum ada alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, Dewan Kota akan mengajak 3,5 juta warga Surabaya untuk iuran dana pengelolaan KBS.

Di Jakarta, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Selasa, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkot Surabaya segera menyerahkan proposal terkait dengan pembenahan pengelolaan KBS yang kian buruk.

Menteri Kehutanan mengultimatum akan memindahkan semua satwa yang dilindungi kepada pihak lain yang bersedia merawat dengan baik jika proposal tidak diterima dalam enam bulan.

”Saya beri kesempatan tiga hingga enam bulan untuk mengajukan proposal pengelolaan yang profesional dan mau berkorban untuk merawat satwa dilindungi,” ungkapnya.

Diakuinya, pada 20 September 2011, Wali Kota Surabaya menyampaikan proposal pengelolaan KBS. Namun, proposal itu dinilai belum memenuhi syarat.

Ketua Tim Pengelolaan Sementara KBS Tony Sumampau di Surabaya memaparkan, pihaknya secara bertahap telah membenahi kondisi KBS, seperti perbaikan kandang dan lingkungan sekitar KBS.

(ARA/NAW/HAM/ETA)