Cari Jalan Tengah Persoalan Buruh Freeport!

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Hak Asasi Manusia Usman Hamid mengatakan, pemerintah harus mencari jalan tengah terkait persoalan antara PT Freeport Indonesia dan karyawannya. Menurut Usman, langkah tersebut harus dilakukan karena isu persoalan Freeport kini telah bergeser dari tuntutan murni industrial menjadi isu terkait keamanan negara.

"Harus cepat dicari kira-kira apa jalan tengahnya bagaimana. Karena saat ini beberapa kasus kekerasan, ditunggangi separatis, selalu dikaitkan persoalan Freeport itu. Padahal, dalam persoalan ini (Freeport) murni tuntutan industrial. Dan kalau itu masalah sengketa industrial, selesaikan dengan cara penyelesaian industrial," ujar Usman kepada Kompas.com, di Jakarta, Senin (31/10/2011).

Ditambahkan, dalam mencari jalan tengah persoalan tersebut, pemerintah diharapkan tidak hanya sekadar menjadi penengah. Pemerintah, kata Usman, harus menjadi pihak yang membela para karyawan Freeport.

"Dan jangan diserahkan kepada perusahaan, karena buruh atau karyawan Freeport tidak punya daya tawar yang cukup sama dengan perusahaan," katanya. 

Ia mengatakan, tak bisa dipungkiri kehadiran Freeport telah menciptakan lapangan kerja dan merupakan pemasukan negara. Namun, perlu dikritisi, berbagai aksi mogok para karyawan dan tuntutan penghentian operasi perusahaan tersebut menunjukan ada yang tidak beres dalam manajemen Freeport.

"Harusnya kan tuntutan itu dianggap sebagai sikap buruh. Persoalan ini menunjukkan ada masalah di Freeport. Menciptakan lapangan kerja benar, tapi apakah itu dilakukan secara adil? Apakah orang Papua dikasih jabatan yang strategis? Itu juga kan penting sebagai orang yang merasa memiliki hak ulayat atas tanah di Papua itu," jelas Usman.

Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah dapat segera mencari solusi atas persoalan Freeport tersebut. Usman menilai, dengan penghasilan mencapai triliunan dolar AS dari pengolahan sumber daya alam di Papua, Freeport seharusnya dapat menghasilkan kesejahteraan bagi para karyawannya.

"Ini semua untuk kemakmuran buruh dan masyarakat Papua, bukan kemakmuran pimpinan Freeport. Satu hal yang perlu diingat, bahwa kelemahan industri ekstratif dalam skala besar, itu tidak bisa digantikan dalam bentuk lahan, karena sudah pasti akan rusak. Jadi jangan sampai masyarakat Papua ini membayangkan, setelah 40 tahun dikelola, tanah mereka akan kembali seperti semula," tegas Usman.