Demokrat Tetap Ingin Bersama PKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat (PD) tetap menginginkan bekerjasama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Namun, jika PKS menentukan keluar dari koalisi, tidak ada partai mana pun yang menghalangi.

Hal itu dikatakan Jafar Hafsah, Ketua Fraksi PD di Komplek DPR, Jakarta, Kamis (20/10/2011). Jafar ditanya mengenai agenda rapat Majelis Syuro PKS yang akan menentukan sikap terkait dikuranginya jatah menteri untuk PKS.

Ia mengatakan, Presiden tidak pernah mengambil keputusan sepihak mengenai pemberhentian Suharna Surapranata sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Menurut dia, Presiden sudah membicarakan dengan Presiden PKS Luthfi Hasan ketika bertemu di Cikeas.

"Tidak ada yang sepihak. Kan sudah bertemu. Tentu sudah dibicarakan," kata Jafar.

Seperti diberitakan, para kader PKS menyebut tidak ada pembicaraan mengenai pergantian menteri asal PKS saat pertemuan itu. Presiden disebut hanya menjelaskan pemikiran mengenai reshuffle.

Rencananya, rapat Majelis Syuro PKS akan digelar November 2011. Majelis Syuro akan membicarakan dilanggarnya kontrak koalisi seperti pengurangan jatah menteri. Pasalnya, dalam kontrak, PKS disebut mendapat jatah empat menteri. Sebanyak 99 anggota Majelis Syuro akan mengambil sikap apakah tetap berada di koalisi atau tidak.