Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buya: Negara Rugi jika KPK Dibubarkan

Kompas.com - 18/10/2011, 17:51 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Syafii Maarif menilai, gagasan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa diterima akal sehat. Ia berpendapat jika KPK dibubarkan, negara ini akan rugi karena tidak akan ada lagi lembaga antikorupsi di negara ini.

"Sudah saya bilang, kalau membubarkan KPK itu merugikan negara karena negara ini sudah sangat melaju korupsinya," ujar Buya di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta, Selasa (18/10/2011).

Ide pembubaran KPK itu diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah dalam rapat konsultasi antara DPR dan lembaga-lembaga penegak hukum, Senin (3/10/2011). Pernyataan Fahri itu seirama dengan ucapan Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, yang mengatakan KPK ibarat teroris bagi anggota Dewan.

Buya beranggapan bahwa gagasan membubarkan KPK tersebut berasal dari orang yang sudah terkontaminasi dengan virus korupsi. "Kalau ini dianggap KPK ini berbahaya, buat koruptor itu artinya memang ada sesuatu yang sangat tidak malu-malu di sini, otak-otak mereka sudah rusak karena virus korupsi," kata Buya.

Ia mengakui bahwa untuk menghilangkan korupsi memang sulit. Namun, hal ini tidak dapat menjadi alasan untuk membubarkan KPK. KPK perlu didukung dengan Undang-Undang KPK yang tepat agar fungsi KPK bisa diperkuat dalam upaya memberantas korupsi.

"Semestinya diperkuat, kan ada soal supervisi atau pencegahannya itu yang tidak jelas, dari segi dampaknya karena masih tersangkut kepentingan-kepentingan. Penguatan KPK itu setidaknya memberikan harapan kepada rakyat kalau korupsi bisa itu dikurangi," ujar Buya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com