Prioritaskan Perbatasan

Kuala Lumpur, Kompas - Batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia telah disepakati tahun 1978, tetapi belum ada peninjauan oleh kedua belah pihak. Karena itu, peninjauan ke daerah perbatasan yang saat ini ramai diperbincangkan itu akan diprioritaskan.

Deputi Pemetaan Dasar Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Puntodewo di Jakarta, Senin (17/10), di sela-sela acara pameran ”Geospasial untuk Negeri” mengatakan, patok-patok di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, sejak ditetapkan lokasinya pada 1974 dan disepakati posisinya lewat nota kesepahaman kemudian, belum pernah ditinjau oleh kedua belah pihak. Karena itu, akibat munculnya kasus sengketa di segmen itu, peninjauan ke daerah tersebut akan diprioritaskan.

Kesepakatan itu menyangkut koordinat patok-patok di wilayah tersebut. Hingga saat ini masih ada sembilan titik perbatasan Indonesia-Malaysia yang belum disepakati. Namun, Indonesia secara sepihak juga tidak menerima batas wilayah di Tanjung Datu.

Kesepakatan tahun 1976 itu menyangkut penetapan titik koordinat untuk patok-patok di wilayah itu. Karena itu, sengketa yang muncul atas batas wilayah ini berpangkal pada salah persepsi.

Puntodewo menjelaskan, kesepakatan itu bersifat teknis dan mengikat karena telah ditandatangani kedua belah pihak.

Patok utama dilengkapi patok referensi. Bila patok utama itu digeser atau mengalami kerusakan, dapat diluruskan dan diganti baru dengan mengacu pada patok referensi. Koordinat setiap patok itu telah dibuat deskripsinya dan didistribusikan kepada instansi terkait, seperti Dinas Topografi TNI Angkatan Darat.

Isu pergeseran patok perbatasan itu tidak menjadi ”berita panas” di Malaysia. Sejumlah masyarakat negeri itu meyakini, tidak ada masalah di perbatasan. Isu itu hanya diembuskan untuk kepentingan politik.

Hal itu terungkap dalam diskusi saat kunjungan beberapa wartawan dari Jakarta, termasuk wartawan Kompas Ilham Khoiri, di Kantor Balai Berita di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin. Hadir sejumlah anggota redaksi yang berkantor di Balai Berita, antara lain Group Editor Berita Harian Datuk Mior Kamarul Shahid dan Executive Editor (News) Metro Othman Mamat. Hadir juga Public Relation International and Protocol Division pada Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) Abdul Hamid.

Datuk Mior Kamarul Shahid menjelaskan, isu pencaplokan wilayah perbatasan itu memang sempat beberapa kali diberitakan media-media di Malaysia, termasuk koran Berita Harian. Namun, wacana itu tidak berkembang menjadi isu besar

Menteri Pertahanan Malaysia Dato’ Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam jumpa pers terkait perbatasan di Jakarta, kemarin, mengatakan, tidak ada pelanggaran batas atau pemindahan patok batas.

Pemukulan warga

Kawasan perbatasan kerap bermasalah, termasuk yang dialami warga. Warga pedalaman Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, kerap mendapat perlakuan tidak pantas, bahkan dipukul oleh oknum tentara Malaysia di Bakalalan, Sarawak, yang berbatasan dengan perkampungan mereka.

Carolus Tuah, Direktur Eksekutif Pokja 30 yang aktif melakukan advokasi HAM dan antikorupsi di Samarinda, Senin, mengatakan, banyak kasus kekerasan dan tindakan intimidasi menimpa warga Krayan yang didominasi etnis Dayak Lundaya.

Camat Krayan Samuel ST Padan mengatakan, kekerasan terakhir berupa pemukulan hingga pingsan dialami Lepinus.

Menanggapi hal itu, Dato’ Seri Ahmad Zahid Hamidi meminta bukti konkret apabila ada penganiayaan terhadap WNI oleh oknum tentara Malaysia di Bakalalan. ”Silakan sebutkan siapa nama pelaku, pangkat, dan kapan peristiwa kekerasan terjadi. Saya akan langsung mengambil tindakan,” katanya. (ONG/YUN)