Kapal Nelayan Telantar

Jakarta, Kompas - Program bantuan kapal nelayan hingga kini belum efektif. Sebanyak 7 kapal dari 46 kapal bantuan nelayan yang digulirkan sejak tahun 2010 kini telantar. Pemerintah diminta tidak lepas tanggung jawab terhadap program yang menghabiskan anggaran negara Rp 1,5 miliar per kapal ini.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, tujuh kapal bantuan Inka Mina yang belum beroperasi, antara lain, berada di Kabupaten Kota Baru (Kalimantan Selatan), Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari (Papua Barat), dan Pesisir Selatan (Sumatera Barat). Selain itu, Ende (Nusa Tenggara Timur), Maluku Tenggara, dan Merauke.

Belum beroperasinya kapal berbobot mati 30 ton itu disebabkan lambannya penerbitan surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin usaha perikanan (SIUP), belum semua kelompok usaha bersama (KUB) nelayan mampu mengoperasikan. Di samping itu, nelayan kesulitan biaya operasional.

Bantuan kapal itu bagian dari program bantuan 1.000 kapal nelayan periode tahun 2010-2014 dengan dana Rp 1,5 triliun. Tahun 2010, ditargetkan 60 kapal, tetapi yang terealisasi 46 kapal.

Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy di Jakarta, Selasa (11/10), menyatakan akan mengevaluasi program 1.000 kapal nelayan ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad akan diminta penjelasannya dalam rapat pembahasan anggaran di DPR, 18-20 Oktober 2011.

Ia mengingatkan, program bantuan kapal nelayan merupakan usulan KKP untuk dilaksanakan pemerintah daerah. Namun, petunjuk teknis pengadaan dan pengelolaan kapal tidak dipahami merata oleh pemerintah daerah.

Standar tak sama

Dari informasi yang dihimpun Kompas, standar mesin kapal bantuan berbeda-beda di sejumlah wilayah. Ada kapal menggunakan mesin Jepang, tetapi ada pula menggunakan mesin China. Mesin Jepang lebih andal, harga per unitnya lebih mahal Rp 150 juta dibandingkan dengan mesin China.

”Jika kapal menggunakan mesin Jepang, spesifikasi alat tangkap ikan diturunkan standarnya. Sebaliknya, standar alat tangkap dinaikkan untuk mesin China. Ini untuk menyiasati terbatasnya biaya pembuatan kapal,” ujar Muhammad, seorang anggota staf pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, kapal Inka Mina bermesin buatan Jepang hingga kini mangkrak. KUB nelayan mengeluhkan pemberian alat tangkap handline yang tidak optimal menangkap tuna. Wilayah dengan potensi tuna itu dinilai lebih cocok menggunakan alat tangkap berupa longline, yang lebih mahal dibandingkan dengan handline, tergantung ukuran. (lkt/osa)