Pemerintah Abaikan Transportasi Laut

Kompas.com - 29/09/2011, 09:48 WIB
EditorMarcus Suprihadi

SURABAYA, KOMPAS.com- Sekalipun musibah di laut terus berulang, upaya kongkret dari pemerintah untuk menata si stem transportasi laut nasional yang sistematis, efektif dan efisien serta aman dinilai masih sangat minim.

Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan (MKP) Oki Lukito menyatakan hal itu di Surabaya, Kamis (29/9/2011).

Beberapa kecelakaan kapal penumpang dalam dua pekan terakhir ini antara lain  tenggelamnya perahu Sri Murah Rejeki yang berlayar dengan membawa 36 penumpang dari Jungut Batu, Nusa Lembongan, ke Toya Pakeh, Nusa Penida, Bali. Pada kecelakaan yang terjadi tanggal 21 September 2011 dini hari itu 11 orang meninggal dan 13 orang dinyatakan hilang.

Pada 24 September, musibah kembali terjadi. Sebanyak 13 orang penumpang Kapal Putri Tunggal tewas setelah kapal dihantam ombak di wilayan perairan Raas, Kepulauan Kangean, Sumenep, Madura, Jawa Timur. Lalu, KM Marina Nusantara terbakar di perairan Banjarmasin, Senin 26 Sptember dan menewaskan sedikitnya 10 penumpang. Terakhir, KM Kirana IX yang terbakar di Pelabuhan Tanjungperak Surabaya, Rabu (28/9/2011), yang menewaskan 8 orang.

Menurut Oki, pemerintah mengabaikan penataan moda transportasi laut. I ni bentuk diskriminasi kepada masyarakat di pesisir, khususnya yang berada di pulau-pula kecil. " Sungguh sangat ironis, di negara maritim ini hampir setiap bulan terjadi kecelakaan di laut. Hal itu menunjukkan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah mengabaikan keselamatan pelayaran," katanya.

Dia mencontohkan, perahu nelayan yang mestinya untuk menangkap ikan tapi sering pula digunakan sebagai sarana transportasi angkutan umum seperti yang terjadi di Nusa Lembongan dan perairan Raas, Sumenep.

Kementerian Perhubungan tidak bisa begitu saja menyalahkan pemerintah daerah, karena berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan. Sementara Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan mengawasi operasional kapal penumpang/niaga dengan bobot di bawah 7 ton, lemah dalam hal pengawasan serta tidak berperan aktif dengan menempatkan posisi pejabat struktural yang memiliki kompetensi di bidangnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Membesuk Suami di Rutan, Perempuan Ini Ikut Dijebloskan ke Tahanan

Membesuk Suami di Rutan, Perempuan Ini Ikut Dijebloskan ke Tahanan

Regional
Ayo Bantu Aisyah yang 15 Tahun Hanya Terbaring di Kasur dan Kulit Mengelupas

Ayo Bantu Aisyah yang 15 Tahun Hanya Terbaring di Kasur dan Kulit Mengelupas

Regional
2 Karyawan PLN Pematangsiantar Positif Covid-19

2 Karyawan PLN Pematangsiantar Positif Covid-19

Regional
Klaster BPOM Ambon, 46 Pegawai Positif Covid-19, Belum Ada yang Sembuh

Klaster BPOM Ambon, 46 Pegawai Positif Covid-19, Belum Ada yang Sembuh

Regional
Lawan Paslon Gibran-Teguh, Cucu PB XII Coba Bentuk Koalisi Parpol di Solo

Lawan Paslon Gibran-Teguh, Cucu PB XII Coba Bentuk Koalisi Parpol di Solo

Regional
Tak Sempat Dibawa ke Rumah Sakit, Wanita Ini Melahirkan di Mobil Patroli Polisi

Tak Sempat Dibawa ke Rumah Sakit, Wanita Ini Melahirkan di Mobil Patroli Polisi

Regional
Pulang dari Perjalanan Dinas, Seorang Anggota DPRD Maluku Positif Covid-19

Pulang dari Perjalanan Dinas, Seorang Anggota DPRD Maluku Positif Covid-19

Regional
21 SMP di Surabaya Akan Kembali Dibuka, Protokol Kesehatan Diperketat

21 SMP di Surabaya Akan Kembali Dibuka, Protokol Kesehatan Diperketat

Regional
Geger Pelecehan Seksual Berkedok Dosen Lakukan Riset Swinger di Yogya

Geger Pelecehan Seksual Berkedok Dosen Lakukan Riset Swinger di Yogya

Regional
86 Penghuni Sembuh dari Covid-19, Pondok Gontor 2 Nyatakan Bebas Corona

86 Penghuni Sembuh dari Covid-19, Pondok Gontor 2 Nyatakan Bebas Corona

Regional
Positif Corona, Wabup Kobar Sempat Kehilangan Fungsi Indra Penciuman dan Perasa

Positif Corona, Wabup Kobar Sempat Kehilangan Fungsi Indra Penciuman dan Perasa

Regional
Gagal Bertemu Risma, Pekerja di Tempat Hiburan Malam Janji Kembali Demo

Gagal Bertemu Risma, Pekerja di Tempat Hiburan Malam Janji Kembali Demo

Regional
Tenaga Medis Positif Corona, Puskesmas Depok I Sleman Ditutup

Tenaga Medis Positif Corona, Puskesmas Depok I Sleman Ditutup

Regional
Jumlah Pasien Covid-19 di Padang Meningkat, Didominasi Kasus Impor

Jumlah Pasien Covid-19 di Padang Meningkat, Didominasi Kasus Impor

Regional
Ganjar Bakal Potong Gaji ASN yang Langgar Protokol Kesehatan di Kantor

Ganjar Bakal Potong Gaji ASN yang Langgar Protokol Kesehatan di Kantor

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X