Kinerja Dinas di Papua Barat Harus Dibenahi

MANOKWARI, KOMPAS.com - Kinerja 43 satuan kerja perangkat dinas di Provinsi Papua Barat butuh perbaikan. Selama ini, dinas bekerja dinilai tidak memantuhi aturan.

Ketua DPR Papua Barat, Yosep J Auri, Senin (26/9/2011), mengatakan, sistem kerja dan penganggaran yang diterapkan kebanyakan dinas di Papua Barat tidak teratur.

"Amburadul. Penganggaran tak mengacu pada aturan. Makanya kami minya diperbaiki," kata Yosep, di sela-sela dengar pendapat  dengan seluruh SKPD.

Dalam pelaksanaan program kerja pembangun, kerap dijumpai saling tumpang tindih antardinas, sehingga program tidak berjalan baik. Koordinasi antarkepala dinas dengan bawahannya tak berjalan mulus, sehingga hasil kerja program yang dianggarkan tidak bagus.

Parahnya, sebagian besar dari dinas tersebut juga tidak memiliki rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, sehingga program hanya disusun per tahun.

SKPD tak memiliki rencana strategis serta skala prioritas program kerja yang berdampak positif pada kesejahteraan publik. Dari proses hearing, akan diketahui program apa yang tak jalan, tak berhasil, atau belum dilaksanakan. Dewan juga akan mengetahui serapan APBD yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan. Secara tak langsung, akan diketahui dinas mana yang bekerja sungguh-sungguh.

"Oleh karena itu, kami menegaskan kepada mereka (SKPD), kepala dinas wajib datang saat dilakukan hearing," tambah Yosep.

Penjabat Gubernur Papua Barat Tanribali Lamo, mengakui, penyerapan anggaran APBD 2011 Papua Barat baru mencapai 29,9 persen. Rendahnya daya serap itu akibat lambatnya penetapan APBD 2011 yang tidak sesuai jadwal siklus anggaran.

Akibatnya, dari anggaran belanja Rp 3,51 triliun yang baru terpakai hanya berkisar Rp 1,2 triliun, padahal tahun anggaran sudah berjalan 9 bulan.

Selain itu, lambatnya pelaporan keuangan SKPD kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Penyebab terakhir, keterbatasan aksesibilitas wilayah sehingga mobilitas kegiatan terbatas.

Oleh sebab itu, tambah Yosep, pemimpin dari SKPD, dalam hal ini adalah gubernur dan sekretaris daerah harus bersikap tegas menegur atau menindak anak buahnya yang tidak bekerja dengan baik.