Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Bahas Rencana Pembangunan Gedung KPK

Kompas.com - 21/09/2011, 15:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas anggaran pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun anggaran 2012. Anggota Komisi III belum menemukan kata sepakat terk ait pengajuan anggaran senilai Rp 69 milyar dari KPK untuk pembangunan gedung baru yang akan dilakukan secara multiyears.

Hal itu terungkap dalam rapat internal membahas anggaran seluruh mitra kerja Komisi III yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Benny K Harman, Rabu (21/9/2011) siang. Rapat dihadiri 28 anggota dari total 54 anggota Komisi III.

Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsuddin menanyakan, Rp 69 miliar untuk pembangunan gedung KPK tidak disetujui. Dalam pembahasan tidak disetujui ya. Tidak setuju ya?

Pertanyaan itu dijawab oleh anggota Komisi III lainnya dengan tetap (tetap tidak setujured) . Namun, Benny mengingatkan bahwa Komisi III sebenarnya telah menyetujui pembangunan gedung KPK untuk anggaran 2012. Persetujuan itu dilakukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada 20 Juni 20 11. Ini sesuai dengan notulensi RDP 20 Juni 2011 pada poin keempat.

Namun, anggota Komisi III lainnya mengingatkan bahwa persetujuan untuk membangun gedung KPK secara multiyear sama artinya dengan memberikan landasan bagi KPK untuk mengajukan anggaran pembangunan gedung pada tahun depan.

Anggota DPR lain juga minta setiap anggota untuk memikirkan efektivitas pemberian dana secara multiyears. Ia mencontohkan dana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (LP) yan g dilakukan dengan cara serupa. Kalau multiyear, nanti seperti di LP Kerobokan. Yang jadi Cuma pagar saja. Seperti lapas-lapas yang lain juga, kata dia.

Akhirnya, rapat internal Komisi III belum mencapai kata sepakat mengenai anggaran pembangunan gedung tersebut. Sikap tentang pembangunan gedung akan disampaikan melalui pandangan fraksi-fraksi.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com