Pemprov Papua Barat Ajukan Tambahan Rp 200 Miliar

MANOKWARI, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengajukan tambahan Rp 200 miliar dalam APBD Perubahan 2011. Tambahan itu untuk pembiayaan program kesejahteraan sosial dan majelis rakyat Papua atau MRP Papua Barat.

Sekretaris Daerah Papua Barat Marthen Luther Rumadas mengatakan, nilai anggaran belanja 2011 adalah Rp 3,517 triliun dan akan dinaikkan menjadi Rp 3,717 triliun.

Tambahan Rp 200 miliar itu akan digunakan untuk pembiayaan dua hal, yakni kegiatan kesejahteraan sosial dan pendanaan kegiatan MRP Papua Barat yang belum dianggarkan sebelumnya. Untuk pembiayaan itu, dananya akan diambil dari dana sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2010. "Tidak ada tambahan kegiatan, hanya pergeseran. Butuh tambahan anggaran karena pembiayaan kegiatan MRP belum masuk anggaran APBD 2011," ukar Rumadas, Selasa (20/9/2011).

Pengajuan tambahan anggaran akan dibahas lebih dulu oleh Badan Anggaran DPR Papua Barat. Selanjutnya, dalam waktu dua hari akan ada penjelasan kegiatan yang disetujui atau ditolak.

Seluruh kegiatan yang diajukan pada APBD Perubahan mengacu pada rencana pembangunan nasional dan kebutuhan lokal. Sebenarnya, perubahan pembiayaan yang diajukan adalah Rp 300 miliar, yang meliputi Rp 100 miliar untuk pilkada ulang Gubernur Papua Barat 2011-2016.

Namun, hanya Rp 200 miliar diajukan lebih dulu karena rencana pembiayaan untuk pilkada ulang belum dibahas oleh KPU Papua Barat, Pemprov dan DPR Papua Barat.

Ketua DPR Papua Barat Yosep Auri mengatakan, belum bisa langsung memberi persetujuan karena tim badan anggaran akan mengecek lebih dulu dan melihat kinerja dari pemerintah selama 8 bulan terakhir. Demikian pula tambahan dana untuk pilkada ulang, masih belum ada keputusan bersama berapa dana yang akan dikucurkan.

Sebelumnya, pelaksanaan pilkada gubernur Papua Barat 2011-2016 putaran pertama telah menghabiskan dana Rp 166 miliar dari dana yang dialokasikan sekitar Rp 173 miliar.

Sementara dana untuk pilkada putaran kedua, disiapkan Rp 60 miliar. Namun, pemprov masih meminta tambahan dana lagi sebesar Rp 100 miliar. Padahal tahapan yang diulang hanya kampanye dan pencoblosan.