ICW : E-KTP Harus Dievaluasi Terlebih Dahulu

Kompas.com - 17/09/2011, 11:05 WIB
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) menyarankan agar pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri agar tidak terburu-buru melaksanakan proyek elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Anggota divisi investigas ICW, Tama S Langkun menilai dalam pemerintah seharusnya terlebih dahulu memastikan pemutakhiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebelum menerapkan program yang rencananya akan dirampungkan pada tahun depan.

"Pemutakhiran data itu penting, karena akhir-akhir ini kan yang dikawatirkan adanya NIK ganda. Jadi perlu ada evaluasi dulu," ujar Tama dalam diskusi Polemik bertajuk 'Repotnya E-KTP' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/9/2011).

Tama mengatakan, pentingnya pemutakhiran data itu dapat mempunyai efek positif bagi pelaksanaan Pemilihan Umum mendatang. Menurut Tama, sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang kependudukan, dalam sistem informasi Administrasi harus terlebih dahulu melaksanakan pemutakhiran data NIK.

"Ini penting juga bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Pemilu mendatang. Jadi terlalu sempit kalo Kemendagri, mengklaim dipantau KPK, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKKP), namun ada catatan dari LKPP untuk menunda e-KTP. Terakhir KPK juga beri enam rekomendasi untuk Kemendagri. Namun belum ada evaluasi," kata Tama.

Pendapat senada dikatakan peneliti senior CETRO, Refly Harun. Dia menilai, saat ini ada kesan penyelenggara Komisi Pemilihan Umum, hanya menunggu perdebatan suksesnya e-KTP. Menurutnya, jika pemutakhiran data pemilih itu bisa terlaksana, maka perdebatan mengenai proyek e-KTP dapat diminimalisasi.

"UU juga harus tegas, pihak mana yang menyediakan data pemilih. Kita punya KPU yang independen, dan kalau kita punya birokrasi yang independen, pembentukan data pemilihnya juga kudu independen," kata Refly.

Plt Dirjen Kepen Irman, Plt Dirjen Kependudukan & Catatan Sipil Kemendagri, Irman mengakui memang pemutakhiran data pemilih merupakan hal penting dalam pelaksaan program e-KTP. Namun, Irman mengaku, pihaknya sudah melaksanakan pemutakhiran tersebut sejak 2010 lalu.

"Memang benar NIK ganda harus dibersihkan, namun sebenarnya itu akan dilakukan secara bertahap. Kami sudah mulai pada 2010, karena kalau 2012 baru dimulai e-KTP tidak mungkin selesai. Kami mendengarkan semua masukan termasuk KPK, lima rekomendasi itu sudah kita lakukan dari KPK," kata Irman.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut Pemudik, Ganjar Minta Seluruh Kepala Desa di Jateng Buat Tempat Karantina Covid-19

Sambut Pemudik, Ganjar Minta Seluruh Kepala Desa di Jateng Buat Tempat Karantina Covid-19

Regional
UPDATE Kasus Corona di Gresik: Pasien Positif Corona 5 Orang, 57 PDP

UPDATE Kasus Corona di Gresik: Pasien Positif Corona 5 Orang, 57 PDP

Regional
Berstatus PDP, Kepala Kantor Kemenag Kota Blitar Meninggal Dunia

Berstatus PDP, Kepala Kantor Kemenag Kota Blitar Meninggal Dunia

Regional
Hujan Deras Sebabkan Longsor di Tana Toraja, 3 Warga Tewas Tertimbun

Hujan Deras Sebabkan Longsor di Tana Toraja, 3 Warga Tewas Tertimbun

Regional
Hasil Rapid Test PDP Hamil di Padang Sidempuan yang Meninggal Reaktif

Hasil Rapid Test PDP Hamil di Padang Sidempuan yang Meninggal Reaktif

Regional
Bayi Baru Lahir Tergeletak di Atap Rumah, Diduga Dilempar Ibu Kandungnya

Bayi Baru Lahir Tergeletak di Atap Rumah, Diduga Dilempar Ibu Kandungnya

Regional
Tak Patuh, 4 ODP di Purwokerto Dikarantina Paksa

Tak Patuh, 4 ODP di Purwokerto Dikarantina Paksa

Regional
Kabar Baik dari Magetan, 8 Pasien Positif Corona Dinyatakan Sembuh

Kabar Baik dari Magetan, 8 Pasien Positif Corona Dinyatakan Sembuh

Regional
Beroperasi Mulai Senin, RS Darurat Corona di Pulau Galang Sediakan 3 Klaster Perawatan

Beroperasi Mulai Senin, RS Darurat Corona di Pulau Galang Sediakan 3 Klaster Perawatan

Regional
Himbau Tidak Mudik, Wali Kota Hendi Yakin Pemerintah Kasih Libur Pengganti Lebaran

Himbau Tidak Mudik, Wali Kota Hendi Yakin Pemerintah Kasih Libur Pengganti Lebaran

Regional
Cegah Corona, Operasional Penerbangan Bandara Ahamd Yani Semarang Dibatasi

Cegah Corona, Operasional Penerbangan Bandara Ahamd Yani Semarang Dibatasi

Regional
Tiga Pasien Positif Corona di RSUD Zainoel Abidin Aceh Sembuh

Tiga Pasien Positif Corona di RSUD Zainoel Abidin Aceh Sembuh

Regional
Kisah Pilu di Balik Longsor Tanah Datar, Anak Tewas Saat Gendong Ibunya yang Lumpuh

Kisah Pilu di Balik Longsor Tanah Datar, Anak Tewas Saat Gendong Ibunya yang Lumpuh

Regional
Isolasi Diri di Hutan Sepulang dari Jakarta, 8 Pemuda Aceh Tidur di Tenda dan Jaring Ikan di Sungai

Isolasi Diri di Hutan Sepulang dari Jakarta, 8 Pemuda Aceh Tidur di Tenda dan Jaring Ikan di Sungai

Regional
Kader PDIP Kota Semarang Serahkan Gajinya untuk Bantu Penanganan Covid-19

Kader PDIP Kota Semarang Serahkan Gajinya untuk Bantu Penanganan Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X