Kekurangan tenaga membuat satu PLKB menangani lebih dari dua desa. Misalnya, 33 desa di Kabupaten Lombok Utara hanya dilayani empat petugas PLKB.
Mereka menjadi tulang punggung program kependudukan, seperti membantu warga merencanakan kelahiran, kapan ibu melahirkan, dan sampai usia berapa bayi diberi ASI.
Gubernur NTB Zainul Majdi mengatakan, posisi PLKB penting dan berkontribusi dalam pembangunan kependudukan, meski terkadang kurang diperhatikan, dan sarana terbatas.
Keterbatasan yang dimaksud, seperti dikatakan sejumlah petugas PLKB, antara lain terkait anggaran untuk pendataan keluarga yang hanya Rp 200.000 per desa tahun 2010. Dana itu diberikan, antara lain, kepada para kader mitra kerja PLKB. Tiap kader mendapat Rp 10.000 sehingga PLKB harus nombok jika kurang.