Kerusuhan Ambon Jangan Dijadikan Proyek

AMBON, KOMPAS.com - Uskup Diosis Amboina Mgr Petrus Canisius Mandagi mengatakan lemahnya antisipasi oleh aparat penegak hukum menyebabkan kerusuhan pecah di Ambon, Maluku hari Minggu (11/9/2011) lalu. Selain antisipasi lemah, penegakan hukum yang lemah menjadi penyebab lainnya.

Uskup menyatakan hal itu saat pertemuan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djoko Suyanto dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, dan sejumlah tokoh agama dan masyarakat di Ambon, di salah satu hotel di Ambon, Kamis (15/9/2011) malam.

Sebagai daerah yang pernah mengalami konflik sosial berkepanjangan, seharusnya polisi dan intelejennya bisa mengantisipasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Namun sebelum kerusuhan terjadi hari Minggu lalu , upaya antisipasi tersebut tidak terlihat, jelasnya.

Selain itu, dia pun mengkritisi lemahnya penegakan hukum oleh kepolisian di Maluku. Menurutnya, banyak kasus kekerasan dibiarkan atau ditangani tetapi tidak tuntas dan kemudian dilupakan. "Kerusuhan timbul sebagai pelampiasan dari masalah-masalah yang tidak tegas penegakan hukumnya," ujarnya.

Uskup berharap masalah-masalah ini segera diperbaiki dan jika itu terlaksana dia optimistis Maluku akan lebih baik ke depan. Banyak warga Maluku yang beragama Islam ataupun Kristen tidak ingin kerusuhan terjadi lagi, bahkan mereka saling membantu saat kerusuhan terjadi.

"Maluku jangan dijadikan tempat untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politik di Jakarta. Sudah cukup kami menderita, kami ini bukan orang biadab , kami orang beradab. Jangan kerusuhan dijadikan proyek atau sampai mengalihkan perhatian kasus di Jakarta, atau bahkan menjadi salah satu cara untuk menjatuhkan Presiden SBY," jelasnya.