Sekolah Rusak Akan Tuntas Tahun 2012

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbaikan ruang kelas yang rusak di tingkat SD dan SMP di bawah Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama akan tuntas pada 2012. Anggaran perbaikan ditanggung pemerintah pusat meski sekolah-sekolah di jenjang pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten.

”Presiden menginstruksikan tahun 2012 perbaikan sekolah rusak harus sudah tuntas, termasuk juga penerapan sistem kebersihan di sekolah. Alokasi pendidikan 20 persen dari APBN harus dimanfaatkan betul untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk infrastrukturnya,” kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Ia mengatakan hal itu dalam rapat koordinasi tingkat menteri tentang program renovasi 200.000 gedung sekolah, percepatan belanja modal, dan program Indonesia Bersih di Jakarta, Selasa (13/9). Hadir, antara lain, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, serta Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih.

Paling banyak SD

Terkait penuntasan sekolah rusak, Mendiknas Mohammad Nuh menjelaskan, ada 153.026 ruang kelas yang rusak. Di jenjang SD sebanyak 110.598 ruangan dan di SMP sebanyak 42.428 ruangan. ”Perbaikan ruang kelas ini juga disertai dengan penyediaan mebel. Total dana yang dibutuhkan Rp 20,4 triliun,” kata Nuh.

Perbaikan ruang kelas yang rusak dimulai tahun ini hingga 2012. Pada tahun ini, perbaikan sekolah rusak dialokasikan untuk 21.500 ruang kelas SD dan SMP serta sisanya dilakukan tahun depan.

”Untuk tahun ini, dana perbaikan sekolah rusak didapat dari efisiensi anggaran di Kemdiknas dan APBN Perubahan. Ada dana Rp 2,8 triliun untuk perbaikan sekolah,” ujar Nuh.

Dalam perbaikan sekolah rusak, menurut Nuh, perlu juga diperhatikan sekolah-sekolah yang ada di daerah rawan bencana. Meski pembangunan sekolah bersifat swakelola, Kemdiknas akan memberikan pendampingan teknis dan perencanaan.

Sementara itu, Jero Wacik mengatakan perlunya didorong kembali soal kebersihan. Presiden menginstruksikan untuk memperkuat kembali gerakan kebersihan. Program ini disambut dengan nama program Indonesia Bersih.

Menurut Jero Wacik, gerakan kebersihan secara nasional ini masih perlu dikoordinasikan lintas lembaga. Kampanye kebersihan akan semakin digalakkan, termasuk juga gerakan kebersihan yang sebenarnya sudah ada di masyarakat. (ELN)