Sungai Wain Diusulkan Masuk REDD+

Balikpapan, Kompas - Hutan Lindung Sungai Wain di Balikpapan, Kalimantan Timur, seluas 9.722 hektar, diusulkan agar bisa masuk skema pengurangan emisi karbon. Karena itu, hutan lindung akan diperluas lagi sekitar 4.000 hektar.

Direktur Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggar Purwanto mengemukakan, usulan HLSW bisa dimasukkan ke skema pengurangan emisi karbon (REDD+) dan hal tersebut sudah disampaikan juga ke Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Kaltim. Secara prinsip, HLSW sudah sejalan dengan REDD+, tetapi potensi penurunan karbon memang belum pernah diukur.

”Belum bisa dipastikan apakah HLSW bisa dimasukkan ke skema REDD+ karena belum ada aturannya dari pusat. Juga belum ada petunjuk teknisnya. Mungkin menunggu ada undang-undangnya dulu,” kata Purwanto, Selasa (13/9).

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, HLSW adalah aset yang bisa ”dijual”, dalam arti Pemkot bisa mendapat kompensasi dana yang bisa disalurkan lagi untuk menjaga HLSW. Namun, dia menyadari REDD+ adalah hal baru yang Indonesia pun tengah mempelajari.

”Sejauh ini, skema REDD+ diterapkan untuk skala kabupaten dan provinsi, tetapi bisa juga pada hutan seperti HLSW yang juga memberi kontribusi pada lingkungan. Jika memang ada syarat yang harus dipenuhi agar HLSW masuk (ke skema REDD+), kami akan lakukan,” ujar Rizal.

Dalam kaitan itu pula, menurut Purwanto, perluasan HLSW sekitar 4.000 hektar terus diperjuangkan. Penambahan area sebenarnya kebutuhan mutlak apabila ingin menjaga kelestarian hutan dan satwa, juga antisipasi terhadap aktivitas penambangan batubara yang sudah mengelilingi kawasan hutan. Salah satu satwa khas HLSW adalah beruang madu yang juga dijadikan maskot Kota Balikpapan.

Di Kaltim, Kabupaten Berau yang sudah ditetapkan sebagai uji coba mekanisme pengurangan emisi karbon. Pemkab Berau optimistis merealisasikan target pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon 10 juta ton selama lima tahun ke depan. Dengan wilayah 34.127 kilometer persegi, Berau adalah kabupaten terluas ketiga di Kaltim. Sekitar 2,2 juta hektar wilayahnya berupa daratan, dan 75 persen lebih berupa hutan.

Bersama salah satu lembaga swasta, Pemkab Berau membuat diskusi pengembangan program REDD+ sejak pertengahan tahun 2008. Selanjutnya dibentuk Pokja REDD. Program Karbon Hutan Berau menjadi nama program tersebut di daerah itu. (PRA)