Jakarta Tunggu Kesiapan E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggu kelengkapan peralatan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

"Kami hanya dalam posisi menunggu. Yang beli siapa (perangkatnya), yang distribusi siapa? Siapa yang diberi tanggung jawab untuk itu, cek lagi," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota, Jakarta, Selasa (13/9/2011).

Program e-KTP merupakan program dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Segala hal yang berkaitan dengan e-KTP menjadi wewenang Kemdagri, mulai dari pengadaan alat, sarana dan prasarana, hingga pencetakan e-KTP.

Fauzi Bowo menambahkan, pemerintah di daerah hanya menjalankan apa yang menjadi instruksi pusat. Jika terjadi kendala, seperti aplikasi yang belum sempurna, itu menjadi tanggung jawab pembuat kebijakan.

Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 252 kelurahan dalam melaksanakan pendataan e-KTP. Dari 252 kelurahan, belum semuanya memiliki jumlah perangkat yang seharusnya. Setiap kelurahan itu semestinya mendapatkan fasilitas sebanyak dua perangkat pembuatan e-KTP untuk melancarkan pendataan warga. Namun, hingga saat ini tiap kelurahan hanya difasilitasi satu perangkat sehingga setiap kelurahan hanya mampu melayani 80-100 warga per hari.