Optimalkan Program KB Mandiri

Kompas.com - 10/08/2011, 06:57 WIB
EditorLusia Kus Anna

JAKARTA, KOMPAS - Keluarga Berencana secara mandiri harus dioptimalkan sebagai upaya mengatasi ledakan jumlah penduduk. Hal ini terutama diarahkan kepada masyarakat di perkotaan yang mampu membiayai pelayanan KB.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarief mengatakan hal itu dalam diskusi ”Pelayanan KB Melalui Lingkaran Biru” di Jakarta, Selasa (9/8). ”Faktor kemandirian menjadi penting untuk menepis anggapan bahwa KB paksaan pemerintah,” kata dia.

Peserta KB mandiri berusaha memenuhi kebutuhan untuk mengikuti KB dengan membayar secara sukarela.

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk 2010 mencapai 237,6 juta jiwa, dengan kelahiran 4,5 juta bayi per tahun. Distribusi penduduk tidak merata dan lebih terfokus di perkotaan, yaitu 120 juta orang. Jumlah ini naik 550-600 persen sejak 1976.

Pelaksanaan program KB mandiri di perkotaan menjadi penting untuk menekan pertumbuhan penduduk. Indra Abidin, CEO Fortune Indonesia Tbk yang selama ini mengomunikasikan program KB Nasional, mengatakan, KB di perkotaan lebih sulit dibanding di pedesaan.

”Di desa, pendekatan KB dilakukan melalui kepala desa ataupun ketua adat. Di perkotaan, sistem itu umumnya tak berjalan sehingga lebih sulit,” katanya.

Keikutsertaan pihak swasta, seperti pelayanan kontrasepsi oleh rumah sakit swasta, didorong untuk mengurangi beban pemerintah. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 tercatat 69,1 persen peserta KB dilayani oleh swasta, 22 persen dilayani oleh pemerintah, dan 7,6 persen lewat pelayanan lain, seperti polindes dan posyandu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fitri Putjuk, Country Representative Johns Hopkins Center for Communication Program, memaparkan, terdapat 8,7 juta pasangan subur yang menjadi target program di Indonesia. Padahal, tahun 1987 tercatat 800.000 pasangan yang berusia 25-40 tahun.

”Pemerintah tidak mungkin mampu menanggung semua. Karena itu, kami mendorong swasta berperan, terutama di perkotaan,” kata Fitri.

Ke depan, skema pembiayaan KB didorong agar 20 persen menjadi beban pemerintah dan 80 persen menjadi beban swasta. Program KB perkotaan bisa dilakukan dengan berbagai variasi, seperti pelayanan konsultasi KB lewat telepon. (SIN)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.