Pencemaran Laut Timor Libatkan Australia

KUPANG, KOMPAS.com -  Pemerintah Indonesia tidak bisa berjalan sendiri memperjuangkan ganti rugi atas pencemaran Laut Timor hingga wilayah NTT akibat ledakan sumur minyak Montara, 21 Agustus 2009, yang dikelola PTTEP Australasia asal Thailand.

Perjuangan itu harus melibatkan Pemerintah Australia karena ladang minyak Montara dalam wilayah perairan Australia. Pengelolaannya juga seizin Australiia bahkan merupakan bagian dari kerjasama Australia dengan Thailand.

Hal itu disampaikan oleh pemerhati Laut Timor, Ferdi Tanone yang dihubungi, Kamis (4/8/2011) pagi. Pernyataan Ferdi yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat, terkait gagalnyan penandatangan MoU antara Pemerintah Indonesia dan PTTEP Australasia yang sedianya berlagsung di Jakarta, Rabu kemarin.

MoU itu menyiratkan pemberian uang senilai 3 juta dollar AS atau Rp 25,5 miliar bagi daerah korban pencemaran di NTT sekaligus menyiratkan pengakuan PTTEP atas pencemaran hingga wilayah ini.

"Saya dengar PTTEP membatalkannya secara sepihak tanpa alasan jelas," jeLas Ferdi.

Ia menduga penghindaran PTTEP menadatangani MoU itu karena pihaknya keberatan seolah mengakui pencemaran Laut Timor akiibat ledakan Montara hingga perairan NTT. PTTEP dialporkan siap memberikan uang senilai 3 juta dollatr AS tersebut hanya sebagai bantuan kemanusiaan, bukan ganti rugi.

"Bagi saya ini pelecehan terhadap bangsa Indonesia. Perjuangan ganti rugi pencemaran Laut Timor harus terus digelorakan dan pihak Pemerintah Indonesia seharusnyafdengan dukungan data berdasarkan penelitian ilmiah," demikian Ferdi