Rekonstruksi Merapi Butuh 1,35 Triliun

Jakarta, Kompas - Selama tiga tahun, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Gunung Merapi memerlukan dana sebesar Rp 1,35 triliun. Khusus pada tahun 2011, keperluan dana mencapai Rp 681 miliar.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Selasa (19/7) di Istana Wakil Presiden, mengatakan, kebutuhan Rp 1,35 triliun merupakan total kebutuhan pada 2011, 2012, dan 2013. Jumlah kebutuhan Rp 681 miliar pada 2011 dipenuhi oleh BNPB sebanyak Rp 622 miliar dan sisanya oleh Kementerian Pekerjaan Umum lewat pengerjaan proyek perumahan.

Syamsul menyampaikan hal itu seusai mengikuti rapat rehabilitasi dan rekonstruksi pascaerupsi Gunung Merapi di Istana Wapres. Rapat juga diikuti Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Agama Suryadharma Ali, serta Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.

Menurut Syamsul, rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi lima sektor, yaitu sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial (pendidikan kesehatan), dan lintas sektor (pembangunan gedung-gedung perkantoran serta pemerintahan). ”Dalam rapat, disampaikan oleh Bapak Wapres agar kebutuhan pendanaan tahun 2012 benar-benar disepakati dan dimasukkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) masing-masing kementerian,” ujarnya.

Ia menyampaikan, rehabilitasi dan rekonstruksi yang menyangkut ekonomi kerakyatan serta infrastruktur sudah dilaksanakan. ”Pembangunan delapan jembatan sudah dimulai. Berikutnya, air bersih juga sudah mulai dikerjakan,” kata Syamsul.

Sementara itu, pelatihan mitigasi bencana alam bagi masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api di Jawa Barat harus terus digiatkan. Tujuannya membuat masyarakat lebih paham dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan di sekitar gunung.

”Jangan pernah berhenti melakukan pelatihan atau sosialisasi meski pernah dilakukan kegiatan yang sama sebelumnya,” kata Kepala Bidang Evaluasi Potensi Bencana pada Pusat Vulkanologi Bencana dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi, Gatot Mohammad Sudrajat, di Tasikmalaya, Selasa.

Terkait dengan status gunung api, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Ahli Geologi Indonesia Sumatera Barat, Ade Edward, mengingatkan perlunya dioptimalkan peran kepala seksi vulkanologi mitigasi bencana geologi yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada setiap provinsi.

”Peran pemangku jabatan itu terkait dengan status gunung api di masing-masing daerah. Peran itu seperti yang sekarang dijalankan oleh Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Surono,” katanya.

(CHE/INK/ATO)