Pemprov Sulut Ikut Awasi Bantuan

MANADO, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ikut mengawasi penyaluran bantuan bagi para korban bencana letusan Gunung Lokon walaupun hal itu merupakan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tomohon.

"Kami tetap melakukan pengawasan terhadap penyalurannya bantuan supaya jangan salah sasaran. Hal ini sudah ditekankan Gubernur Sarundajang berulang-ulang supaya posko-posko berfungsi dengan baik," kata Kepala Bagian Humas Pemprov Sulut Christian Sumampouw di Manado, Selasa (19/7/2011).

Pengawasan dilakukan Pemrov mengingat bantuan yang disalurkan itu jumlahnya banyak, guna meminimalisasi kemungkinan penyimpangan dalam penyalurannya.

Sementara Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Tomohon Arnold Poli mengatakan pihaknya terus memperhatikan para pengungsi termasuk penyaluran bantuan terutama makanan setelah sempat terjadi perebutan makanan namun itu tidak disengaja karena petugas terkendala dengan banyak hal.

"Namun kami mengupayakan distribusi bantuan kepada para korban setepat mungkin jangan yang sudah dapat kembali mendapatkan sementara yang tidak, kami melakukan upaya maksimal dan juga mengawasi penyalurannya supaya tepat sasaran," kata Poli.

Di lain pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerbang, Sulut, pemerhati masalah kemasyarakatan dan politik di daerah ini minta penyaluran bantuan kepada para korban di tempat-tempat pengungsian itu dilakukan dengan benar jangan salah sasaran dan harus diawasi ketat.

"Penyalurannya harus diawasi ketat supaya tepat sasaran pada korban bencana di pengungsian. Jangan ada yang kelebihan dan lainnya kekurangan karena ada temuan mengenai hal ini dan keluhan masyarakat indikasi ketidakberesan harus diperhatikan Pemrov dan Pemkot Tomohon," kata Ketua LSM Gerbang Sulut Hengky Dotulong, di Manado, Selasa (19/7/2011).

Hal ini juga disampaikan Ketua Ikatakan Alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (IKA APDN) Sulut Danny Wati yang meminta 1.000 jiwa pengungsi yang dipindahkan ke sejumlah lokasi dari sekolah dan gereja diperhatikan Pemkot Tomohon, supaya tidak menimbulkan masalah baru.

Begitu juga Kepala Biro Hukum LSM Gerbang Hans Kayadu mengingatkan jangan ada penggelembungan jumlah penerima bantuan dalam bencana Gunung Lokon, karena hal itu akan berdampak hukum.Kayadu mengingatkan jika dalam penyaluran itu ada ketidakberesan seperti penggelembungan penerima pihaknya akan melaporkan hal itu kepada aparat yang berwenang.

Sementara Komandan Batalyon Infanteri 7/12 Manado Letnan Kolonel Infantri Sri Widodo mengatakan pihaknya siap membantu dalam penyaluran bantuan di daerah bencana termasuk membantu evakuasi para korban di sekitar wilayah bencana Tomohon.