Pidato Soekarno Masih Relevan Saat Ini

Kompas.com - 15/06/2011, 14:30 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Pidato Soekarno bertajuk "Indonesia Menggugat" di depan pengadilan Belanda di Bandung pada 1930 dinilai masih relevan dengan keadaan Indonesia saat ini. Tidak adanya keadilan dalam proses hukum dan masuknya neo-imperialisme serta neo-kolonialisme yang melahirkan bentuk-bentuk baru penjajahan ekonomi oleh asing semakin menegaskan bahwa Indonesia harus kembali menggugat kenyataan itu.

Demikian diungkapkan politikus PDI-P, Arif Budimanta, dalam seminar dan bedah buku bertajuk "Indonesia Kembali Menggugat" di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (15/6/2011). Menurut Arif, keadilan dalam bidang hukum dan keadilan ekonomi harus segera diperbaiki agar dapat menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi lebih baik.

"Sudah waktunya Indonesia kembali menggugat karena keadaan hukum kita yang sudah buta dan malah berpihak pada kekuasaan. Selain itu, keadaan ekonomi kita semakin menuju ke arah yang nantinya bisa menyebabkan Indonesia hanya jadi tamu di negaranya sendiri," ujar Arif yang juga menjabat anggota Komisi XI DPR ini.

Ia menuturkan, keterpurukan tersebut diperparah dengan beberapa regulasi serta produk undang-undang yang merugikan negara. Salah satunya adalah UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, yang dapat membuat kekayaan alam Indonesia dapat dikuasai asing hingga kurun waktu 95 tahun.

"Padahal, Indonesia merupakan negeri strategis dan kaya akan potensi sumber daya alam, baik darat maupun di laut," ujarnya.

Dia menambahkan, perekonomian bangsa ini seperti dibangun berdasarkan utang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut dapat dilihat dalam kurun tujuh tahun belakangan ini, sampai bulan Mei 2011 ini, utang negara mencapai angka Rp 1.676,85 triliun.

"Keadaan ini tidak bisa berlanjut, kita harus merenungkan relevansi pidato Bung Karno itu. Jadi, hukum di Indonesia harus tegas dan adil. Dan ekonomi kita harus berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sekelompok orang kaya," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Serahkan Ayah Vanessa Khong, Tersangka Kasus Binomo ke Kejari Tangsel

Bareskrim Serahkan Ayah Vanessa Khong, Tersangka Kasus Binomo ke Kejari Tangsel

Nasional
LPSK Usul Kapolri Bantu Rehabilitasi Medis dan Psikologis Istri Ferdy Sambo

LPSK Usul Kapolri Bantu Rehabilitasi Medis dan Psikologis Istri Ferdy Sambo

Nasional
Soal Amplop dari Pihak Ferdy Sambo, LPSK Siap Beri Keterangan ke KPK jika Diminta

Soal Amplop dari Pihak Ferdy Sambo, LPSK Siap Beri Keterangan ke KPK jika Diminta

Nasional
Refleksi HUT Ke-77 RI, Moeldoko Sebut Indonesia Berhasil Membajak Krisis

Refleksi HUT Ke-77 RI, Moeldoko Sebut Indonesia Berhasil Membajak Krisis

Nasional
Skuad Timnas U-16 Bakal Ikuti Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Skuad Timnas U-16 Bakal Ikuti Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Nasional
KPK: Rp 1,192 Miliar Gratifikasi Jadi Milik Negara, tetapi Laporannya Masih Rendah

KPK: Rp 1,192 Miliar Gratifikasi Jadi Milik Negara, tetapi Laporannya Masih Rendah

Nasional
Soal Bonus Timnas U16, Menpora: Kita Akan Bicarakan

Soal Bonus Timnas U16, Menpora: Kita Akan Bicarakan

Nasional
Usai Diperiksa, Surya Darmadi Ditahan di Rutan Salemba

Usai Diperiksa, Surya Darmadi Ditahan di Rutan Salemba

Nasional
Kabulkan Bharada E Jadi 'Justice Collaborator', LPSK: Punya Keterangan Penting

Kabulkan Bharada E Jadi "Justice Collaborator", LPSK: Punya Keterangan Penting

Nasional
Cek TKP Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM Sebut Dugaan 'Obstruction of Justice' Semakin Kuat

Cek TKP Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM Sebut Dugaan "Obstruction of Justice" Semakin Kuat

Nasional
LPSK Curiga Ada Desakan Pihak Lain di Balik Laporan Putri Candrawathi

LPSK Curiga Ada Desakan Pihak Lain di Balik Laporan Putri Candrawathi

Nasional
Bawaslu: Parpol Catut Warga Jadi Anggota Bisa Dilaporkan ke Polisi

Bawaslu: Parpol Catut Warga Jadi Anggota Bisa Dilaporkan ke Polisi

Nasional
LPSK: Istri Ferdy Sambo Ada Potensi PTSD Disertai Depresi

LPSK: Istri Ferdy Sambo Ada Potensi PTSD Disertai Depresi

Nasional
LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

Nasional
Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.