Terlalu Banyak PNS di Pemprov Bengkulu

BENGKULU, KOMPAS.com - Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dinilai sudah berlebih. Selain membebani anggaran daerah, PNS yang berlebih juga tidak efektif dan produktif.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Diana Komena, Kamis (9/6/2011). Diana mengatakan, jumlah PNS di Pemprov Bengkulu mencapai sekitar 7.000 orang. Jumlah ini sudah terbilang berlebih.

Diana mengatakan, sering dijumpai PNS yang di kantornya hanya duduk-duduk, membaca koran, menonton televisi, bermain catur, berlama-lama di kantin saat jam kerja, atau bahkan pergi ke mal berbelanja.

"Fenomena ini tak ubahnya pengangguran tidak kentara. Hal itu terjadi karena jumlah pegawai sudah berlebih. Pekerjaan mereka jadi tidak jelas," katanya.

Dari sisi pengaggaran, PNS yang menumpuk juga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saat ini dari Rp 1,1 triliun APBD Provinsi Bengkulu, sekitar 70 persennya terkuras untuk gaji pegawai. Praktis anggaran untuk pembangunan hanya terisisa lebih kurang Rp 300 miliar saja.

Menurut Diana, setiap tahun DPRD selalu mengingatkan eksekutif untuk mengevaluasi kinerja dan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja. Sebelum evaluasi kinerja dan kebutuhan ini dilakukan sebaiknya pemerintah untuk sementara tidak melakukan penerimaan Calon PNS (CPNS).

Diana menegaskan, pemerintah jangan hanya mau menerima CPNS saja. Pemerintah juga bertanggung jawab mengelola PNS yang ada agar berkualitas dan memiliki kinerja produktif.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bengkulu (Unib) Djonet Santoso, menuturkan, penumpukan pegawai birokrasi disebabkan karena penerimaan CPNS tidak didasarkan evaluasi kinerja, kebutuhan, dan perhitungan beban kerja ke depan.

Sudah mejadi rahasia umum bahwa yang mendasari penerimaan pegawai adalah potensi pendapatan dari para peserta. Situasi seperti itu menyebabkan pegawai ketika sudah di tempat kerja tidak memiliki orientasi bekerja dan cenderung tidak produktif.

Jika tidak dikelola dengan baik oleh pimpinan unit kerjanya pegawai yang masuk birokrasi bukan karena lolos tes secara murni melainkan dengan menyogok hingga ratusan juta rupiah cenderung tidak bekerja dengan baik dan merusak sistem penghargaan dan hukuman dalam birokrasi.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu Nana Sudjana, menyampaikan, pihaknya sudah mengusulkan kuota CPNS tahun 2011 lebih kurang 400 orang. Penerimaan CPNS sengaja masih dilakukan karena kebutuhan untuk tenaga teknis lapangan belum terpenuhi.

Nana mengatakan, penentuan kuota atau kebutuhan itu berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kebutuhan setiap satuan kerja. Selain itu, penerimaan CPNS juga untuk mengisi kekosongan karena pensiun. Rata-rata pegawai yang pensiun per bulannya mencapai 20-30 orang.