KPK Periksa Hatta Rajasa

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Koordinator Perekonomian, yang juga mantan Menteri Perhubungan, Hatta Rajasa, Rabu (1/6/2011), terkait kasus dugaan korupsi pengangkutan kereta rel listrik (KRL) hibah dari Jepang di Departemen Perhubungan pada tahun 2006. Hatta yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan tersebut diperiksa sebagai saksi.

"Saya memberikan penjelasan sesuai warga negara terkait dengan masalah KRL hibah tersebut," kata Hatta sesuai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta.

Hatta datang sekitar pukul 07.30 dan meninggalkan KPK sekitar pukul 09.15. Mengenai materi pemeriksaan, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional itu enggan berkomentar. "Soal materi, silakan tanya ke penyidik," katanya.

Juru Bicara KPK Johan Budi membenarkan adanya pemeriksaan Hatta terkait kasus dugaan korupsi KRL hibah itu. Sebelumnya, KPK juga memeriksa Bendahara Umum PAN, Jon Erizal. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Powertel. Namun, belum diketahui keterkaitan PT Powertel dengan kasus tersebut.

Dalam kasus ini, mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Soemino Eko Saputro telah ditetapkan sebagai tersangka. Soemino melalui kuasa hukumnya, Tumpal Halomoan, meminta KPK segera memeriksa Hatta Rajasa selaku Menteri Perhubungan saat proyek itu berlangsung. Tumpal mengatakan, Hatta adalah pihak yang membuat kebijakan, yang memerintahkan pengadaan proyek pengangkutan KRL hibah dari Jepang itu.

"Secara hukum, Hatta Rajasa ya harus diperiksa supaya kasus ini menjadi terang," katanya.

Selain Hatta, ia juga menyebut Hafiz terlibat dalam kasus itu. Tumpal menuturkan, Hatta mengikutsertakan adiknya, Hafiz, dalam survei untuk proyek hibah KRL tersebut ke Jepang. Soemino yang juga diperintahkan ke Jepang, lanjut Tumpal, tidak mengetahui keterlibatan dan maksud penyertaan adik Hatta dalam survei proyek itu.