Maarif: Pejabat Sudah "Alergi" Pancasila

SURABAYA, KOMPAS.com--Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Syafii Maarif menilai pejabat sekarang sudah "alergi" Pancasila, padahal mereka seharusnya menjadi teladan tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila yang benar.

"Buktinya, pejabat sekarang jarang bicara Pancasila, karena mereka ’alergi’. Itu karena Pancasila memang pernah ada selama 20 tahun, namun Pancasila dijadikan alat pembenar kekuasaan," katanya di Surabaya, Selasa.

Di sela-sela Kongres III Pancasila di Auditorium Garunda Mukti Kantor Manajemen Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, ia menyarankan pejabat sekarang untuk meniru Bung Hatta yang melakukan internalisasi Pancasila.

"Artinya, jangan seperti dulu, Pancasila jangan berhenti pada kognitif, apalagi diperalat, sehingga Pancasila disalahgunakan dan akhirnya dijauhi. Pancasila harus ada dalam diri kita, lalu amalkan dan beri contoh, jangan justru memperalat Pancasila," katanya.

Oleh karena itu, tokoh yang dikenal sebagai "Bapak Bangsa" itu menyatakan setuju dan mendukung revisi UU 20/2003 tentang Sisdiknas karena hilangnya muatan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional.

"Saya setuju itu (revisi), karena UU Sisdiknas memang harus mengenalkan Pancasila secara benar, tapi revisi UU Sisdiknas itu harus diiringi dengan penyiapan sumberdaya manusia atau tenaga pendidik yang Pancasilais dan patut diteladani," katanya.

Kongres yang diikuti 470-an peserta itu dibuka dengan fragmen "Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai)" pada 13 Juli 1945 yang dimainkan Teater Alumni Gadjah Mada (Gama Tua)..

Berikutnya juga ditampilkan fragmen "Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai)" pada 18 Agustus 1945.

Badan/Komisi Khusus

Secara terpisah, Wakil Ketua MPR H Lukman Hakim Saefuddin mendukung keinginan revisi UU Sisdiknas, karena Mendiknas memang harus memberikan muatan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional.