Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga 10 Desa Tolak Pengeboran Lapindo

Kompas.com - 26/05/2011, 03:48 WIB

SIDOARJO, KOMPAS - Warga 10 desa di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menolak rencana PT Lapindo Brantas Inc melakukan pengeboran minyak dan gas di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin. Penolakan disampaikan ketika sekitar 700 warga 10 desa itu melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Sidoarjo, Rabu (25/5).

Warga 10 desa yang menolak itu adalah Desa Kalidawir, Sentul, Plumban, Penatar Sewu, Glagaharum, Pologunting, Permisan, Bangunsari, Ngaban, dan Kedungbanteng. Penolakan warga didasarkan atas peristiwa menyemburnya lumpur Lapindo di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, 29 Mei 2006, yang menenggelamkan dan merusak belasan desa. Lokasi pengeboran Kalidawir hanya sekitar dua kilometer dari semburan lumpur Lapindo.

Unjuk rasa tersebut diikuti pula wanita dan anak-anak serta orang tua, datang dengan menggunakan truk, pikap, sepeda motor memenuhi jalan depan kantor Pemkab Sidoarjo. Mereka gagal masuk ke kantor Pemkab Sidoarjo karena dihadang polisi. Kemudian, mereka membentangkan poster dan berorasi secara bergantian dari atas truk.

Cuaca panas terik membakar emosi massa sehingga bukan hanya orasi yang berkumandang, tetapi juga pelbagai umpatan kasar meluncur secara spontan dari para demonstran. ”Warga sudah sangat jengkel terhadap sikap Lapindo yang tetap akan melakukan pengeboran. Kesal terhadap BP Migas yang meminta warga menerima demi keterpenuhan pasokan minyak dan gas nasional, tetapi matanya membuta terhadap korban lumpur Lapindo. Warga kesal terhadap sikap pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat,” kata seorang demonstran.

Di antara poster bertuliskan ”Tanah kami bukan tanah nenek moyang keluarga Bakrie atau PT Lapindo”. Ada juga yang bertuliskan ”Warga siaga mati demi tanah leluhur. Jangan usik ketenteraman kami”.

Selain menolak rencana PT Lapindo melakukan pengeboran di Kalidawir, warga juga menuntut penyelesaian masalah yang menimpa mereka akibat lumpur Lapindo. Di antaranya ganti rugi akibat tanggul lumpur Lapindo yang jebol tanggal 23 Desember 2010, yang mengakibatkan banjir yang merusak kolam ikan, sawah dan rumah.

Perwakilan warga diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Vino Rudy Muntiawan. Dia mengaku tak dalam kapasitas mengambil kebijakan. Tuntutan itu akan disampaikan kepada bupati. Ikut saat pertemuan itu yakni pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Tebuireng, Jombang, Solahuddin Wahid.

Sebelumnya, Humas Lapindo Brantas Inc Diaz Roychan menegaskan,Lapindo akan mengebor lima hingga tujuh sumur gas baru sedalam 1 kilometer selama 2011. Pengeboran sudah direncanakan sejak tahun 2006, tapi tertunda akibat adanya semburan lumpur di Porong. ”Lapindo tak boleh vakum. Ini sudah lima tahun kami tidak ngebor,” ujar Diaz. (ARA/ANO)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com