Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Penjelasan Kasus Merpati

Kompas.com - 12/05/2011, 15:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta penjelasan dan laporan terkait insiden jatuhnya pesawat Merpati MA-60 di Teluk Kaimana, Papua Barat, Sabtu pekan lalu. Penjelasan ini akan disampaikan oleh menteri terkait, termasuk Menteri Perhubungan Freddy Numberi dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar.

Tak hanya itu, mantan menteri yang terlibat dalam pembelian 15 pesawat MA-60 pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I ini juga dimintai keterangan. Mereka adalah mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal dan mantan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil.

Presiden berharap, menteri KIB II yang tak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembelian pesawat tersebut dapat memetik pelajaran. Kepala Negara juga meminta menteri terkait memberikan penjelasan yang utuh tentang pembelian pesawat tersebut.

"Ini penting supaya rakyat mendapatkan penjelasan yang gamblang," kata Presiden.

Para menteri juga diminta tak saling menyalahkan. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah dan direksi PT Merpati Nusantara Airlines untuk tidak mengoperasikan pesawat MA-60. Hal ini dinilai penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan pesawat sembari menunggu hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Hal ini menjadi salah satu rekomendasi Komisi XI DPR dalam rapat dengar pendapat dengan direksi PT Merpati Nusantara Airlines, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Rabu (11/5/2011) malam di Jakarta.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi dari Partai Demokrat meminta direksi Merpati tidak lagi mengoperasikan pesawat jenis MA-60. Musibah ini menelan korban 25 penumpang dan awak pesawat. Kalangan DPR juga menemukan keanehan dalam pembelian pesawat MA-60 dari China. Keanehan tersebut termasuk prosedur pembelian, pencatatan utang pembelian, dan indikasi korupsi berupa penggelembungan harga beli pesawat.

Menurut Arif Budimanta, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, Merpati mendapatkan tambahan 15 pesawat baru dengan cara berutang lewat pemerintah kepada Bank Ekspor Impor China, dengan suku bunga 2,5 persen. Baik Achsanul maupun Arif menjelaskan, saat ini Komisi XI DPR sedang mendalami kasus Merpati secara intensif. Selain Komisi XI, Komisi V dan Komisi VI melakukan hal serupa.

Sementara itu, Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Sardjono Jhony menegaskan, dirinya siap mundur jika ternyata pesawat MA-60 benar-benar dipastikan tidak layak pakai atau terjadi kesalahan prosedur dari awak penerbangan dalam kecelakaan di Teluk Kaimana, Sabtu pekan lalu. Menanggapi pertanyaan anggota Dewan tentang penolakan Jusuf Kalla atas pembelian MA-60 ini, Sardjono hanya menjawab, "Pak Kalla kan tidak terlibat. Kalau beliau tahu sesuatu, ya, saya persilakan ikut memberi keterangan."

Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu FX Arief Poyuono mengatakan akan melaporkan dugaan penggelembungan dana pembelian pesawat MA-60 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembelian 15 pesawat MA-60 dari China itu diduga merugikan negara.

"Seharusnya pembelian pemerintah ke pemerintah lebih murah, tetapi kami menduga lebih mahal," ujar Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Nasional
    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

    Nasional
    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Nasional
    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Nasional
    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Nasional
    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Nasional
    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Nasional
    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Nasional
    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Nasional
    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Nasional
    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

    Nasional
    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Nasional
    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com