Warga Perbatasan Bosan Kunjungan Pejabat

SANGGAU, KOMPAS.com — Suasana di pusat Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, tidak banyak berubah, Selasa (3/5/2011) pagi lalu, meski sepekan terakhir beredar kabar akan ada lima atau enam menteri yang bakal berkunjung.  

Sepi, sama seperti hari-hari sebelumnya, tidak ada peningkatan aktivitas berarti yang menunjukkan akan ada kunjungan pejabat penting dari Jakarta.

Kegiatan para menteri itu dipusatkan di halaman Balai Latihan Kerja Entikong, tidak jauh dari Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) sebelum masuk Sarawak, Malaysia timur. Hanya sejumlah spanduk kecil terlihat membentang di beberapa lokasi yang bakal dikunjungi sebagian rombongan.

Lima menteri yang dijadwalkan hadir adalah Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa pun dijadwalkan hadir di acara tersebut. Namun, dari banyak menteri yang dikabarkan bakal hadir itu, hanya Helmy Faishal Zaini yang memenuhi komitmennya. Menteri lainnya batal hadir dengan alasan kesibukan untuk kegiatan yang dianggap lebih menjadi prioritas.

Kepala Desa Suruh Tembawang, Imran (35), yang wilayahnya berbatasan dengan Kampung Sapit, Sarawak, mengaku hanya sedikit kecewa dengan ketidakhadiran itu.

"Kami di perbatasan sudah tidak heran dengan kunjungan pejabat penting, mungkin tinggal kiriman malaikat saja yang belum. Kami tidak butuh kalau hanya untuk dikunjungi," kata Imran.

Menurut dia, sudah berkali-kali pejabat dari berbagai instansi di Jakarta ke perbatasan, mulai dari pejabat eselon, menteri, hingga presiden. "Tapi, sampai sekarang belum ada tindakan yang konkret," kata dia.

Desa Suruh Tembawang sampai kini belum ada akses berupa transportasi darat dari Entikong meski berada di kecamatan yang sama. Warga harus menyusuri Sungai Sekayam menuju ke hulu dengan waktu enam sampai tujuh jam menggunakan perahu bermotor. Biayanya pun mencapai jutaan rupiah.

Untuk mencapai antardusun, warga harus berjalan kaki dengan turun naik perbukitan. Kehidupan mereka sangat tergantung dengan Malaysia. Mereka menjual hasil kebun ke Malaysia dan pulangnya membawa bahan kebutuhan pokok.

"Barang-barang dimasukkan dalam keranjang. Beratnya bisa 40 kilogram sampai 50 kilogram," kata Bupati Sanggau Setiman H Sudin. Masyarakat perbatasan hidup hanya dengan satu pilihan.

Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, dalam berbagai kesempatan terkait perbatasan, terutama saat ada pejabat dari pusat, kerap menyentil secara halus. Ia mengutip pernyataan masyarakat perbatasan bahwa hanya malaikat yang belum datang untuk mengubah nasib mereka.

Ia juga bercerita, di Kabupaten Sambas, masyarakat perbatasan pernah enggan menyambut pejabat yang datang, termasuk bupati setempat. Alasannya, kalau pejabat datang, masyarakat disuruh potong ayam dan sebagainya. "Tetapi, setelah mereka catat-catat, langsung pergi, tanpa memberi hasil apa-apa. Nasib di perbatasan tetap, tidak berubah," kata Christiandy Sanjaya.

Fakta perbatasan
Kabupaten Sanggau hanya satu dari lima kabupaten di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia timur. "Semuanya masuk dalam kategori kabupaten tertinggal," kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini.

Kabupaten Sanggau mempunyai luas wilayah 12.858 kilometer persegi atau 12,47 persen dari luas wilayah Kalbar. Terdapat 15 kecamatan, 160 desa, enam kelurahan, dan 612 dusun. Jumlah penduduk tahun 2010 sebanyak 407.989 jiwa, tingkat kepadatan penduduk 31 jiwa per kilometer persegi, dan laju pertumbuhan penduduk 1,4 persen.

Garis perbatasan antara Kabupaten Sanggau dan Sarawak sekitar 130 kilometer atau 15 persen dari panjang keseluruhan batas Kalbar-Sarawak.

Ada dua kecamatan yang berbatasan langsung, yakni Entikong dan Sekayam. Di sepanjang garis perbatasan itu ada 11 jalan tradisional yang menghubungkan desa-desa di dua kecamatan tersebut dengan sembilan desa di Sarawak.

Penduduk kawasan perbatasan Lini I di Kecamatan Entikong dan Sekayam yang pendidikannya tidak tamat SD dan tamat SD sebanyak 23.521 jiwa, atau 53 persen dari jumlah penduduk.

Sementara penduduk penyandang "tiga buta", yakni buta aksara dan angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar, sebanyak 895 jiwa atau 2,5 persen dari total penduduk. Mereka berada pada rentang usia produktif, antara 13 tahun dan 44 tahun.

Pendapatan per kapita masyarakat di kawasan perbatasan adalah Rp 4,713 juta per tahun atau lebih rendah 43 persen dibanding masyarakat di luar kawasan yang nilainya Rp 11,05 juta. Kalau dibandingkan dengan pendapatan masyarakat perbatasan di wilayah Sarawak, angka itu sangat timpang.

Menurut Bupati Setiman H Sudin, pendapatan per kapita masyarakat perbatasan di Sarawak sebesar 8.000 ringgit Malaysia, atau setara Rp 24 juta per tahun. "Belum lagi ancaman di sektor lain, misalnya perdagangan manusia, perdagangan ilegal, dan lainnya," kata Setiman H Sudin.

Ia memperkirakan, hanya 23 persen dari 84.000 ton kebutuhan gula pasir di Kalbar per tahun yang berasal dari perdagangan legal. Sisanya dari perdagangan ilegal atau penyelundupan.