PKS Hadapi Tantangan

Jakarta, Kompas - Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan, fitnah dan jebakan yang ditujukan kepada partainya sudah mulai dipasang. Gelombang serangan itu tidak akan berakhir dalam waktu singkat, tetapi bakal terus berlanjut hingga tahun 2014.

”Fitnah dan jebakan mulai dipasang dan akan berlanjut hingga tahun 2014. Maka, rapatkan barisan, kokohkan pegangan kita pada nilai yang telah kita perjuangkan selama ini,” ujar Luthfi, Minggu (17/4) di hadapan lebih dari 300.000 kader Partai Keadilan Sejahtera di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

PKS, yang semula bernama Partai Keadilan, merayakan hari ulang tahun ke-13 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ratusan ribu kader PKS dari segenap penjuru Tanah Air memadati stadion. Ratusan bus berukuran besar parkir di jalan-jalan raya di dekat Kompleks Gelora Bung Karno, mulai Jalan Asia Afrika hingga Jembatan Semanggi.

Selain sejumlah duta besar negara sahabat, seperti Inggris dan Turki, perayaan ulang tahun atau milad PKS juga dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Di tengah ancaman gelombang fitnah dan jebakan yang mulai menerpa, Luthfi mengajak para kader PKS untuk tidak lari menghindar. Sebaliknya, tantangan tersebut perlu dihadapi dengan sebaik mungkin. Sistem kaderisasi yang mapan yang dimiliki PKS membuat turbulensi semacam itu justru mematangkan kader yang makin solid.

”Haruskah para kader menghindarinya atau menjauhinya? Tidak. Kita tidak menghindar. Justru kita akan menikmati tantangan, gangguan, dan ancaman tersebut,” teriak Luthfi di bawah terik sinar matahari.

Akan kirim surat

Terkait persetujuan kontrak politik koalisi, seusai acara itu, Luthfi mengatakan, meski sudah dibahas dalam Majelis Syuro, revisi kontrak politik itu belum ditandatangani. PKS justru akan mengirim surat kepada Presiden Yudhoyono.

Luthfi menjelaskan, PKS belum bisa menandatangani revisi kontrak koalisi karena terlebih dahulu mengirimkan rumusan pandangan anggota Majelis Syuro kepada Yudhoyono. ”Kami menunggu respons dari Presiden,” tuturnya.

Menurut Luthfi, rumusan yang akan dikirim kepada Presiden tidak memiliki poin signifikan kecuali poin berisikan komparasi antarsejumlah dokumen yang dimiliki PKS terkait masalah koalisi. ”Code of conduct (kontrak koalisi) bukan satu-satunya dokumen yang kami miliki,” jelasnya.

Hal kedua yang cukup penting terkait posisi code of conduct. ”Bagaimana mendudukkan code of conduct antara tugas konstitusi partai di DPR dan hak prerogatif Presiden dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Keduanya sama-sama dilindungi undang- undang. Tidak boleh ada yang dinomorduakan,” katanya.

Anas Urbaningrum menyatakan, ”Saat ini diperlukan penerjemahan code of conduct lebih rinci,” jelasnya. (ATO)