Ulat Bulu Peringatan untuk DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Serangan ulat bulu yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia dimaknai bermacam-macam. Ketua DPR Marzuki Alie memaknai serangan ulat bulu sebagai peringatan Tuhan untuk masyarakat untuk melakukan introspeksi diri.

Hampir senada, budayawan Hardi, salah seorang narasumber pada diskusi "Polemik" bertema "DPR, Gedung Baru, dan Ulat Bulu", memaknai serangan ulat bulu merupakan peringatan dari Tuhan untuk para anggota DPR yang saat ini bersikeras melanjutkan proyek gedung baru DPR RI senilai hampir Rp 1,2 triliun.

"Secara filosofi, ulat bulu, jika berhasil melewati tapa atau dalam hal ini menjadi kepompong yang baik, maka ia akan menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Jika tak berhasil, mereka hanya akan menjadi ngengat," kata Hardi. Tentu penejlasan Hardi hanya konotasi karena kupu-kupu dan ngengat beda spesies.

Begitu pula dengan anggota DPR. Para wakil rakyat ini, kata Hardi, seharusnya dapat menjadikan masa baktinya di DPR untuk melakukan hal-hal yang memihak kepada rakyat. Jika tidak, mereka akan menjadi seperti ngengat yang merusak, seperti halnya ulat bulu.

Kabar terakhir, Sekretariat Jendral DPR sudah menetapkan lima pemenang prakualifikasi gedung baru DPR, Kamis (14/4/2011). Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi DPR Sumirat menyebutkan, lima pemenang tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero) Tbk, PT Duta Graha Indah Tbk, dan KSO Adhi-Wika.

Terkait rencana pembangunan tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada mark up dalam anggaran konstruksinya. Dugaan mark up ini bernilai Rp 602 miliar. Nominal tersebut didapat setelah ICW melakukan penghitungan berdasarkan standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007. Dalam penghitungan itu, total kebutuhan ruang pada gedung baru mencapai 79.767 meter persegi yang hanya mencapai 18 lantai.

Sementara itu, berdasarkan penghitungan saat ini, diperkirakan luas gedung baru 157 meter persegi, dengan 36 lantai. ICW juga menghitung harga per meter persegi hanya Rp 6.715.500. Berbeda dengan versi DPR, di mana per meter persegi Rp 7,2 juta. Dengan angka ini, total yang seharusnya dikeluarkan untuk pengeluaran biaya konstruksi bangunan Rp 532.675.288.500. Hal ini dinilai jauh berbeda dengan biaya konstruksi yang ditetapkan DPR yang mencapai Rp 1,138 triliun. Angka Rp 602 miliar itu didapat dari selisih penghitungan di atas.

"Kami menduga ada mark up senilai Rp 602 miliar tersebut setelah kami menghitung kembali sesuai yang dibutuhkan DPR jika berdasarkan Peraturan Menteri PU. Dari hitungan kami dengan kebutuhan staf ahli yang mereka butuhkan harusnya luas ruangan setiap anggota hanya 80 meter persegi, bukan 111,1 meter persegi," tutur Koordinator Pengawasan dan Analisa Anggaran Korupsi Politik ICW Firdaus Ilyas di Kantor ICW, Jakarta, Rabu silam.

Menurut Firdaus, dugaan mark up dari nilai Rp 1,138 triliun itu hanya untuk anggaran konstruksi bangunan. Ia menduga, kemungkinan hal yang sama juga terjadi pada anggaran fasilitas lainnya untuk gedung baru, seperti anggaran mebel untuk fasilitas kerja dan anggaran listrik untuk gedung baru.

"Ini baru anggaran konstruksi bangunan ya. Belum lagi kita melihat ada furnitur dan perlengkapan lainnya di dalam ruang kerja. Kemudian, kita juga bisa saja nanti menemukan televisi plasma di setiap ruangan. Itu semua belum masuk hitungan interior dan multimedia di dalamnya," katanya.

Melihat kejanggalan dan dugaan mark up ini, ICW berencana akan memberikan hasil penghitungannya untuk memberikan masukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Perbedaan penghitungan ini diharapkan bisa menjadi dasar KPK untuk menelusuri kembali dugaan penyimpangan rencana pembangunan gedung baru DPR.