LSM: Dampak Reklamasi Pantura Buruk

Kompas.com - 08/04/2011, 03:07 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Reklamasi pantai utara Jakarta terus dilakukan sebelum ada keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Selama tahun 2000 hingga 2010, reklamasi di pantai utara Jakarta seluas 458,6 hektar diduga memicu berbagai masalah lingkungan.

Koordinator Program Koalisi Rakyat Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim menyampaikan itu dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/4). Data penambahan daratan tersebut berdasarkan penelitian Nicco Plamonia dan Guru Besar Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB) Arwin Sabar.

Penelitian itu juga menyebutkan, laju penurunan muka tanah di Jakarta Utara sejak tahun 1985-2010 mencapai -2,65 meter di Cilincing hingga -4,866 meter di Penjaringan. ”Ini mengakibatkan meningkatnya volume dan ketinggian banjir serta rob di kawasan itu,” kata Halim.

Selamet Daroyni, Direktur Program Institut Hijau Indonesia (IHI) mengatakan, melihat fakta-fakta tersebut, tak ada alasan reklamasi di Pantai Utara Jakarta pantas dilanjutkan. Ia menyesalkan pernyataan pejabat DKI Jakarta bahwa reklamasi pantura Jakarta legal karena ada keputusan PK dari MA.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjadikan dasar putusan MA untuk reklamasi. Menurut dia, reklamasi belum dilakukan.

Ia juga berjanji jika ada reklamasi, akan memerhatikan lingkungan dan kepentingan hajat hidup orang banyak (Kompas, Sabtu, 2 April).

Menurut Selamet, fakta di lapangan reklamasi sudah berjalan. Hingga kini belum ada amar putusan yang diterima Walhi maupun Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pihak yang berperkara. ”Kami baru memperoleh informasi berupa kata 'kabul' di situs MA,” kata dia.

Edy Gurning, pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mengaku kecewa dengan MA yang sistem informasi publiknya tidak jelas. ”Kami sudah mengajukan surat ke MA untuk meminta amar PK itu, tetapi belum diberi. Kami bersikukuh reklamasi bukan pilihan baik bagi DKI. Kami siap melakukan hal lain,” kata dia.

Sentralistis

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Berry Nahdian Furqon mengatakan, Indonesia sebenarnya tidak membutuhkan reklamasi pantai mengingat luasnya daratan. Reklamasi pantura Jakarta sekali lagi menunjukkan sentralisasi pembangunan di Jawa, khususnya Jakarta.

”Kenapa semua harus ditumpuk di Jakarta? Jika alasan reklamasi untuk pembangunan, kenapa tidak di daerah sehingga tak perlu reklamasi,” kata dia.

Menurut Berry, reklamasi mestinya memperbaiki sesuatu yang rusak. ”Faktanya, justru kawasan penyangga berupa mangrove yang diambil. Bentang alam dirusak. Kalaupun reklamasi akan dilanjutkan, Kementerian Lingkungan Hidup harus melawan,” kata dia.

Hingga kini, Kementerian Lingkungan Hidup belum bersikap. Alasannya, menunggu salinan amar putusan MA sebelum dikaji lebih mendetail. (AIK)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Video Seorang Anak Terjebak Reruntuhan Bangunan di Mamuju Jadi Viral, Ini Penjelasan Tim SAR

Video Seorang Anak Terjebak Reruntuhan Bangunan di Mamuju Jadi Viral, Ini Penjelasan Tim SAR

Regional
Cuaca Ekstrem di Sulut, Air Naik ke Permukiman Warga di Sangihe

Cuaca Ekstrem di Sulut, Air Naik ke Permukiman Warga di Sangihe

Regional
Ini Aturan Baru soal Syarat Masuk ke Kepri Melalui Laut dan Udara

Ini Aturan Baru soal Syarat Masuk ke Kepri Melalui Laut dan Udara

Regional
Gempa Magnitudo 5,1 di Sulawesi Utara, Terasa di Bitung dan Tondano

Gempa Magnitudo 5,1 di Sulawesi Utara, Terasa di Bitung dan Tondano

Regional
Jenazah Kopilot Fadly Tiba, Sang Ayah: Dia Gugur Dalam Tugas, Semoga Syahid

Jenazah Kopilot Fadly Tiba, Sang Ayah: Dia Gugur Dalam Tugas, Semoga Syahid

Regional
Gempa Bumi Magnitudo 5,0 Terjadi di Majene

Gempa Bumi Magnitudo 5,0 Terjadi di Majene

Regional
Cerita Warga Teluk Dawan, Bertahun-tahun Diteror Buaya, Pemerintah Hanya Pasang Spanduk

Cerita Warga Teluk Dawan, Bertahun-tahun Diteror Buaya, Pemerintah Hanya Pasang Spanduk

Regional
Awan Panas Guguran Muncul di Gunung Merapi, Jarak Luncur 1,5 Kilometer

Awan Panas Guguran Muncul di Gunung Merapi, Jarak Luncur 1,5 Kilometer

Regional
Kemensos dan Dinsos Sulsel Kirim Bantuan untuk Korban Gempa di Sulbar

Kemensos dan Dinsos Sulsel Kirim Bantuan untuk Korban Gempa di Sulbar

Regional
Cerita Wali Kota Bandung Oded 8 Hari Melawan Covid-19, Batal Jadi Penerima Vaksin Tahap Pertama

Cerita Wali Kota Bandung Oded 8 Hari Melawan Covid-19, Batal Jadi Penerima Vaksin Tahap Pertama

Regional
Wali Kota Jambi Tunda Sistem Belajar Tatap Muka, Ini Alasannya

Wali Kota Jambi Tunda Sistem Belajar Tatap Muka, Ini Alasannya

Regional
15 Korban Longsor Sumedang Belum Ditemukan, Operasi SAR Diperpanjang

15 Korban Longsor Sumedang Belum Ditemukan, Operasi SAR Diperpanjang

Regional
Cerita Dewi Jadi Korban Perampokan, Salah Satu Pelaku Hamil 8 Bulan, Awalnya Mengaku Beli Kerupuk

Cerita Dewi Jadi Korban Perampokan, Salah Satu Pelaku Hamil 8 Bulan, Awalnya Mengaku Beli Kerupuk

Regional
Aksi Ibu Hamil Bersama Anak dan Menantu Merampok Toko Sembako, Gasak Uang Rp 200 Juta

Aksi Ibu Hamil Bersama Anak dan Menantu Merampok Toko Sembako, Gasak Uang Rp 200 Juta

Regional
Masyarakat Korban Gempa Mamuju Diminta Tenang, Bantuan TNI Segera Tiba

Masyarakat Korban Gempa Mamuju Diminta Tenang, Bantuan TNI Segera Tiba

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X