DPR Enggan Campuri Polemik Hutan Kalteng - Kompas.com

DPR Enggan Campuri Polemik Hutan Kalteng

Kompas.com - 18/03/2011, 03:37 WIB

Jakarta, Kompas - Dewan Perwakilan Rakyat enggan mencampuri polemik perambahan kawasan hutan selama lebih dari 10 tahun oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Tengah. Penyelesaian perambahan sedikitnya 7,5 juta hektar kawasan hutan di Kalimantan Tengah membutuhkan harmonisasi dan kesepahaman dari DPR, pemerintah, dan penegak hukum.

”Komisi Pemberantasan Korupsi bilang, kalau ini disetujui Komisi IV, kami yang kena sanksi. Kami enggak mau. Gaji enggak seberapa malah dipenjara (karena menyetujui pengesahan tata ruang Kalimantan Tengah),” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Subagyo di Jakarta, Kamis (17/3).

Dari 15,4 juta hektar kawasan hutan di Kalimantan Tengah, ada 3,8 juta hektar perkebunan kelapa sawit dan 3,7 juta hektar pertambangan yang belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

Kementerian Kehutanan melansir kerugian negara akibat perambahan di Kalimantan Tengah sedikitnya Rp 158,5 triliun akibat penebangan kayu dengan dana reboisasi yang nihil disetor. Dari 352 perusahaan perkebunan, baru 67 perusahaan yang memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Demikian pula pertambangan, dari 615 perusahaan yang berizin usaha, hanya 9 perusahaan yang mengantongi izin penggunaan kawasan hutan.

Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan Bambang Soepijanto menjelaskan, proses revisi tata ruang Kalimantan Tengah masih berjalan. Hasil kajian tim independen yang kemudian diverifikasi DPR juga telah ada. ”Bagi yang telanjur masuk, tetapi sesuai fungsi kawasan hutan, misalnya hutan produksi atau konversi, akan diperlakukan seadil-adilnya. Bagi penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai fungsinya, seperti hutan lindung atau konservasi, belum ada slotnya,” ujarnya. (HAM)

 


Editor

Terkini Lainnya

Azyumardi Azra: Kantor Pemerintahan hingga Rumah Ibadah Tak Boleh Jadi Alat Politik Kekuasaan

Azyumardi Azra: Kantor Pemerintahan hingga Rumah Ibadah Tak Boleh Jadi Alat Politik Kekuasaan

Nasional
Gatot Nurmantyo: Indonesia Memiliki Modal untuk Menjadi Bangsa Besar

Gatot Nurmantyo: Indonesia Memiliki Modal untuk Menjadi Bangsa Besar

Nasional
Dewan Keamanan PBB akan Berkunjung ke Rakhine Pekan Depan

Dewan Keamanan PBB akan Berkunjung ke Rakhine Pekan Depan

Internasional
Jarang Singgung Selebriti di Twitter, Kali Ini Trump Sebut Kanye West

Jarang Singgung Selebriti di Twitter, Kali Ini Trump Sebut Kanye West

Internasional
Cerita Kopi Dunia asal Indonesia yang Akhirnya Masuk Warung Pinggir Jalan

Cerita Kopi Dunia asal Indonesia yang Akhirnya Masuk Warung Pinggir Jalan

BrandzView
KPAI Terima Pengaduan Orangtua dan Siswa yang Kesal dengan UNBK SMP/Sederajat

KPAI Terima Pengaduan Orangtua dan Siswa yang Kesal dengan UNBK SMP/Sederajat

Nasional
Kasus Zumi Zola, KPK Lakukan Penyitaan Dokumen Proyek dan Keuangan

Kasus Zumi Zola, KPK Lakukan Penyitaan Dokumen Proyek dan Keuangan

Nasional
Pengeboran Minyak yang Meledak di Aceh Timur Sudah Jadi Mata Pencarian Ribuan Warga

Pengeboran Minyak yang Meledak di Aceh Timur Sudah Jadi Mata Pencarian Ribuan Warga

Regional
Cemburu dan Marah di Balik Pembunuhan dengan Modus Menabrak di Tambora

Cemburu dan Marah di Balik Pembunuhan dengan Modus Menabrak di Tambora

Megapolitan
Cak Imin Anggap Isu Korupsi di Kemenakertrans 'Black Campaign'

Cak Imin Anggap Isu Korupsi di Kemenakertrans "Black Campaign"

Nasional
Berita Populer: Propaganda Korut, hingga Pelajar Rusia di Luar Negeri Diimbau Pulang

Berita Populer: Propaganda Korut, hingga Pelajar Rusia di Luar Negeri Diimbau Pulang

Internasional
Elektabilitas Masih Rendah, Cak Imin Anggap Itu Motivasi

Elektabilitas Masih Rendah, Cak Imin Anggap Itu Motivasi

Nasional
Amien Rais Sebut Elektabilitas Jokowi Turun, Ini Kata Golkar

Amien Rais Sebut Elektabilitas Jokowi Turun, Ini Kata Golkar

Nasional
Hujan Deras Beberapa Jam, Cianjur Selatan Dilanda Banjir dan Tanah Longsor

Hujan Deras Beberapa Jam, Cianjur Selatan Dilanda Banjir dan Tanah Longsor

Regional
Tolak Perkawinan Anak!

Tolak Perkawinan Anak!

Nasional

Close Ads X