Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumhur: Terus Pantau Keberadaan TKI

Kompas.com - 12/03/2011, 15:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -  Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, Sabtu (12/3/2011) di Jakarta mengungkapkan, pihaknya masih berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memantau keberadaan TKI.

Untuk informasi keberadaan TKI perawat yang ditempatkan BNP2TKI dalam program G to G dengan pemerintah Jepang atau soal TKI pada umumnya dapat menghubungi nomor pengaduan 0816964341 (Haposan Saragih, Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah BNP2TKI), dan 08161831711 (Sadono Direktur Perlindungan dan Advokasi Asia Pasifik BNP2TKI).

Tentang tsunami di Jepang bersama ini dilaporkan berdasarkan sumber informasi dari staf Kementrian Luar Negeri dan data BNP2TKI, ada 31517 WNI di Jepang. Dari jumalah itu,16.653 di antaranya TKI formal dan ada 51 TKI sektor jasa/restoran.

Dari TKI formal tersebut, ada 14033 di bidang industri dan 1013 caregiver/perawat. Termasuk perawat rumahsakit dan perawat lansia sebanyak 686 orang yang ditempatkan BNP2TKI melalui program/skema G to G dengan pemerintah Jepang sejak 2008-2010.

Menurut Jumhur, sejauh ini belum ada info adanya WNI yang terkena dampak atau jadi korban tsunami. Saat ini, ada 39 WNI sudah bisa dihubungi. Selain itu, ada dua tim relief KBRI yang sudah sampai di Utsunomiya, 200 km dari Miyagi dimana 414 WNI tercatat dan 95 orang termasuk keluarganya sudah diketahui keberadaannya pada 6 shelter pengungsian.

Belum ada catatan korban terkena dampak tsunami terhadap WNI/TKI. Sekarang tim relief KBRI sedang merapat ke daerah bencana sekitar 400 km dari Tokyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com