Warga Kalidawir Tolak Pengeboran

SIDOARJO, KOMPAS - Warga Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, yang wilayahnya diincar PT Lapindo Brantas menolak rencana pengeboran gas baru di lokasi itu. Alasannya, mereka trauma dan kecewa karena selama ini tidak mendapat manfaat apa pun dari eksplorasi gas itu.

Kusnadi Efendi, warga yang rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari sumur gas milik Lapindo, mengatakan, ia dan warga Kalidawir lainnya telah mendengar rencana Lapindo menambah sumur gas di desa mereka. ”Warga di sini masih trauma dengan kejadian di Porong. Jadi saya tidak setuju kalau ada pengeboran lagi,” kata Kusnadi, Senin (28/2).

Roni Santuri, warga lain, juga menolak rencana pengeboran gas baru di Kalidawir. Selain takut dengan dampak pengeboran, ia juga kecewa karena selama ini hasil eksplorasi gas oleh Lapindo tidak dinikmati warga. Jalan selebar 2,5 meter di depan rumahnya yang rusak akibat lalu lintas kendaraan pengangkut gas tidak kunjung diperbaiki.

Kepala Desa Kalidawir Muhamad Anas mengatakan, di desanya saat ini ada dua sumur gas milik Lapindo yang aktif berproduksi sejak 2005. Pihaknya belum menerima pemberitahuan secara resmi mengenai rencana pengeboran baru oleh Lapindo.

”Yang saya dengar, warga menolak. Selain trauma dengan kasus di Porong, warga kecewa pada Lapindo yang tidak pernah memenuhi janjinya. Dimintai dana untuk membangun masjid oleh warga juga tak diberi,” tuturnya.

Secara terpisah, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan akan menuruti keinginan masyarakat. ”Ini memang ada pengajuan pengeboran baru, ada dua titik di Kalidawir. Terserah rakyat. Jadi kalau rakyat menolak, ya, kami menolak,” katanya.

Bentuk pansus

Terkait semburan lumpur di Porong, DPRD Kabupaten Sidoarjo membentuk panitia khusus (pansus) guna membahas penanganan dampak lumpur di Sidoarjo. Dengan pansus ini, proses ganti rugi terhadap korban lumpur Lapindo diharapkan bisa segera selesai. ”Dari Lapindo, janjinya semua akan dibayar lunas pada Desember 2012. Dengan adanya pansus, semoga ganti ruginya bisa lebih cepat selesai,” ujar Ilah.

Menurut Ketua Pansus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo, Moh Zainul Lutfi, nilai ganti rugi aset milik warga korban Lapindo yang belum dibayar mencapai Rp 1,2 triliun. Itu belum termasuk aset pabrik yang terendam lumpur. Dia berharap Lapindo memahami trauma masyarakat. (ARA)