Ganti Rugi Sapi, Syaratnya Rumit Sekali

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Selain mendesak penyelesaian hunian sementara (huntara), ratusan warga korban erupsi Gunung Merapi dari lima desa di Kecamatan Cangkringan, Sleman, yang berunjuk rasa di Kantor Bupati Sleman juga meminta mekanisme pencairan dana ganti rugi sapi dipermudah. Masalahnya, banyak warga tak bisa mencairkan dana akibat prosedur pencairan dana yang rumit.

"Syarat pencarian ganti rugi rumit sehingga banyak warga yang bingung. Kami tak lagi punya uang, tetapi kok masih dipersulit. Kami sekarang dikejar-kejar dept collector (penagih utang) dari bank," kata Basuki, Koordinator Forum Rakyat Korban Merapi (Forkom), Senin (28/2/2011), di Kantor Bupati Sleman, Sleman, DI Yogyakarta.

Karena terlilit kebutuhan, sebagian warga meminta agar ganti rugi sapi tak diberikan berupa sapi, melainkan uang. Namun, menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Sleman belum bisa memberikan jawaban karena kebijakan pemberian ganti rugi sapi merupakan wewenang Kementrian Pertanian.

Dalam pernyataan sikapnya, warga juga menuntut pemberian jaminan hidup (jadup) tak hanya diberikan satu bulan selama di huntara. Namun, jadup diberikan selama satu tahun.

Basuki mengatakan, perpanjangan pemberian jadup bagi korban erupsi Merapi hingga saat ini belum ada kepastian. Namun, sebelumnya Bupati Sleman Sri Purnomo telah mengusulkan perpanjangan pemberian jadul dari satu bulan menjadi satu tahun hingga Desember 2011 mendatang.

Diberitakan sebelumnya, sekitar 250 warga korban Merapi yang tergabung dalam Forkom mulai menggelar unjuk rasa sekitar pukul 10.00 WIB. Pada pukul 10.15, sepuluh perwakilan warga naik ke ruang rapat di Kantor Bupati Sleman untuk berdialog dengan para pejabat perwakilan Bupati.

Karena pembicaraan berlangsung lama dan alot, sekitar pukul 11.45 warga yang berada di luar ruangan akhirnya merangsek masuk. Namun, aksi mereka kemudian reda setelah dialog antara perwakilan warga dan jajaran Pemkab Sleman selesai.

 "Huntara yang katanya selesai dibangun dan dihuni warga akhir Januari ternyata hasilnya nol besar. Pemerintah justru melakukan kegiatan-kegiatan seremonial, sementara pembangunan tak kunjung selesai," kata Basuki.