Hunian Sementara, Janji yang Nol Besar

YOGYAKARTA, KOMPAS - Ratusan warga korban erupsi Gunung Merapi dari lima desa di Kecamatan Cangkringan, Sleman, berunjuk rasa di Kantor Bupati Sleman. Warga yang tergabung dalam Forum Rakyat Korban Merapi (Forkom) itu mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan pembangunan hunian sementara (huntara) yang terus tertunda.

Pembangunan huntara yang ditargetkan selesai akhir Januari 2011 itu hingga kini belum juga tuntas. Akibatnya, ribuan warga korban erupsi Merapi masih tinggal di pengungsian.

"Huntara yang katanya selesai dibangun dan dihuni warga akhir Januari ternyata hasilnya nol besar. Pemerintah justru melakukan kegiatan-kegiatan seremonial, sementara pembangunan tak kunjung selesai," kata Basuki, Koordinator Forkom, Senin (28/2/2011), di Kantor Bupati Sleman, Sleman, DI Yogyakarta.

Rencananya, pemerintah akan membangun 2.613 huntara bagi 2.613 keluarga korban erupsi Merapi. Namun, hingga Februari 2011 baru 57,2 persen huntara yang bisa dihuni.

Beberapa huntara yang kini mulai diisi, yaitu Gondang I sebanyak 141 kepala keluarga (rencana 1.017 KK), Banjarsari 284 KK (rencana 546 KK), Ploso Kerep 109 KK (rencana 307 KK), Kuwang 104 KK (rencana 261 KK), Ketingan 26 KK (rencana 26 KK). Sedangkan, huntara di Don gkelsari yang disiapkan untuk 194 KK hingga sekarang belum bisa dihuni.

Suparno, warga Jambu, Desa Kepuharjo, Cangkringan mengatakan, pemerintah harus selalu mengawasi dan meninjau pembangunan huntara. Masalahnya, banyak huntara yang tak layak dihuni karena berdinding bocor, atap mudah lepas, dan tergenang air akibat pondasi rumah lebih rendah dari jalan.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan Kabupaten Sleman Sunartono mengatakan, seluruh masukan warga terkait kelayakan huntara akan menjadi evaluasi bagi Provinsi DIY selaku pelaksana pembangunan kawasan huntara dan para donatur pembangunan huntara.

"Kami juga berupaya memperlancar segala macam pelayanan umum bagi warga," papar Sunartono.