40 Saksi untuk Kasus Korupsi PLN Barabai

Kompas.com - 17/02/2011, 04:17 WIB
Editoryuli

BARABAI, KOMPAS.com — Kejaksaan Negeri (Kejari) Barabai, Kalimantan Selatan, menunjuk empat jaksa sebagai penuntut umum terkait dugaan korupsi oleh Naryono, bekas asisten manajer pelayanan pelanggan PT PLN Cabang Barabai tahun 2008.

"Ada sekitar 4 atau 5 jaksa dalam sidang korupsi PLN nanti. Jaksa yang disiapkan merupakan jaksa terbaik, salah satunya Kasi Pidsus (Hadi Winarno)," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Barabai M Ihsan Husni, Rabu (16/2/2011).

Ihsan menambahkan, sebelum berkas dinyatakan lengkap (P 21), surat dakwaan perkara akan disusun. Rencananya, Kejari Barabai segera melimpahkan surat perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Barabai setelah berkasnya lengkap.

"Saat ini baru P 19 dan masih diperbarui Polda. Setelah lengkap, baru kami limpahkan ke PN," terangnya.

Tidak hanya mempersiapkan sejumlah jaksa penuntut umum, Ihsan juga menyatakan telah menyiapkan sekitar 40 orang saksi untuk membuktikan kasus itu bersalah. "Kami sudah siapkan 40 orang saksi," ujarnya.

Salah satu saksi yang akan ikut dilibatkan dalam persidangan nanti adalah bekas manajer PT PLN Cabang Barabai, Simon Sinting, yang kini bertugas di Jawa Tengah.

"Ada beberapa yang ikut dipanggil saya lupa karena berkasnya ada di kantor salah satu saksinya juga mantan manajer PLN yang bertugas saat itu," tambah Kepala Seksi Pidana Hadi Winarno.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diketahui, PT PLN Barabai diduga melegalkan penyambungan aliran listrik ke beberapa rumah penduduk tanpa melalui prosedur yang benar sehingga berdampak pada kerugian negara.

Pemasangan oleh petugas PLN seolah sah, tetapi ilegal karena tanpa menggunakan kWh meter (alat pencatat beban daya pemakaian) dan diminta sejumlah uang pemasangan dengan jumlah yang besar tapi fiktif.

Penghitungan denda pun diduga tidak sesuai aturan. Akibatnya, negara dirugikan sekitar Rp 300 juta berdasarkan audit BPKP.

Laporan ke polisi tersebut berdasarkan bukti hasil investigasi ke lapangan, antara lain, ditemukan sejumlah warga yang mengakui adanya pemasangan listrik tanpa kWh tersebut.

Dari penyidikan, sedikitnya ada enam rumah yang diberikan arus listrik oleh petugas PLN dengan pungutan bayaran bervariasi antara Rp 6,5 juta sampai Rp 7 juta dan data pemilik rumah sebagai bukti.

Hal tersebut mengundang pertanyaan warga, apakah uang hasil pungutan tersebut resmi disetor ke kas negara atau masuk ke kantong pribadi oknum PLN. (Khairil Rahim)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.