Politik Kekerasan di Balik Kasus Ahmadiyah

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, menilai penyerangan terhadap warga  Ahmadiyah di sejumlah daerah didorong kepentingan politik suatu pihak. Ahmadiyah hanya dijadikan bahan untuk mempraktikkan politik kekerasan, menunjukkan kegagalan pihak tertentu.

"Selain ada orang yang ingin menjual agendanya. Karena memang ada yang main di situ, memanfaatkan kelemahan dan ketidaktegasan aparatur hukum," ujar Haris dalam jumpa pers bersama Imparsial, KontraS, dan LBH Jakarta di kantor Imparsial, Slamet Riyadi, Jakarta, Minggu (13/2/2011).

Dikatakan Haris, aktor politik yang bermain dalam politik kekerasan tersebut bukan hanya dalam skala lokal atau daerah, namun juga dalam skala nasional. Saat peristiwa di Cikeusik misalnya, Haris ragu jika tokoh lokal mampu menggerakkan massa hingga ribuan orang.  "Tidak mungkin dipimpin pemimpin lokal yang kelasnya pengajian. Bukan aktor politik lokal karena ngak mungkin sebanyak itu," katanya.

Kendati demikian, lanjut Haris, dalam peristiwa Cikeusik, kepentingan politik lokal kemungkinan besar juga bermain. Baik lokal maupun nasional seolah menjalin kerja sama yang menguntungkan. Haris menduga, penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, sudah dijanjikan oleh aktor politik di sana untuk menarik simpati masyarakat.

"Kelihatan sekali ada janji-janji politik pemimpin lokal membubarkan Ahmadiyah. Pembubaran Ahmadiyah itu seperti pembangunan jembatan. Dijanjikan kalau saya jadi pemimpin, saya akan bubarkan Ahmadiyah," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah daerah setempat dalam kerusuhan Cikeusik, lanjut Haris, berperan dalam penjagaan keamanan terhadap Ahmadiyah. Pasalnya, informasi sumber kepolisian mengatakan bahwa banyak sedikitnya pasukan pengamanan di Cikeusik turut ditentukan oleh pemerintah daerah. "Jadi pemda dan Muspida di sana juga berperan," tandasnya.