Pulau Terluar Kepri Butuh Pengamanan

BATAM, KOMPAS.com - Sistem keamanan laut di 19 pulau terluar wilayah Provinsi Kepulauan Riau perlu ditingkatkan. Pasalnya, sebagian dari pulau-pulau tersebut tak berpenghuni sehingga rawan terjadi pelanggaran kedaulatan mengingat semuanya berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga.

Demikian salah satu butir naskah sambutan Gubernur Kepulauan Riau (kepri) Muhamad Sani pada Rapat Koordinasi Terbatas Satuan Tugas I Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) di Kota Batam, Kepri, Kamis (10/2/2011). Naskah itu dibacakan Asisten Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Kepri Nur Aida Mohsen.

Hadir dalam kesempatan itu antara lain perwakilan dari enam pemerintah provinsi meliputi Kepri, Riau, Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Hadir pula perwakilan dari TNI AL, bea cukai, kejaksaan, dan jajaran Kementerian Perhubungan Laut di daerah.

Pulau-pulau terluar di Kepri itu rata-rata hanya berpenduduk lima sampai sepuluh orang. Satu-satunya pulau yang penduduknya lebih dari sepuluh orang hanya Pulau Sumbi. Beberapa pulau bahkan sama sekali tak berpenghuni. Kondisi tersebut, menurut Nur, berpotensi menimbulkan masalah. Ini mengingat luasnya wilayah laut Kepri dengan berbagai kerawanan seperti penyelundupan dan pencurian ikan yang masih marak terjadi.

"Ke depan, kami berharap sistem keamanan laut bisa lebih baik lagi," kata Nur.

Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya Yosaphat Didik Heru Purnomo, mengatakan, pengamanan pulau terluar termasuk dalam sistem pengamanan laut secara keseluruhan. Hal itu dilakukan antara lain dengan kegiatan patroli laut secara berkala dan pembinaan masyarakat pesisir.

"Pembinaan masyarakat pesisir ini tentunya juga berorientasi ke peningkatan kesejahteraan warga pesisir," kata Didik.

Kualitas Meningkat

Menurut Didik, secara kualitas, tindak kejahatan atau pelanggaran hukum di laut selama beberapa tahun terakhir meningkat. Terbanyak menyangkut kasus pencurian ikan.

Hal itu didorong dengan adanya kebangkitan industri perikanan di negara-negara Asia. Pada saat yang sama, cadangan sumber daya ikan di berbagai perairan menurun. Perairan Indonesia kemudian menjadi alternatif lokasi penangkapan ikan oleh kapal asing.

Sementara pengamanan laut di dalam negeri masih belum memadahi. Ini disebabkan sarana pengamanan laut dan anggaran masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dipatroli. Di samping itu, koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan di laut masih lemah.

"Ke depan, kita harus membuat single agency multi task agar koordinasi semakin efektif. Itulah yang sedang dirancang dalam bentuk Indonesian Sea and Coast Guard," kata Didik.