CIREBON, KOMPAS -
Warga berdatangan di halaman PLTU Kanci sekitar pukul 09.30, Rabu (9/2). Mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan agar manajemen PLTU perhatikan kesejahteraan warga.
Koordinator aksi, Aan Anwarudin, mengatakan, pengelola PLTU Kanci sudah banyak merugikan warga. ”Pengelola PLTU, antara lain, tak memberikan harga pembelian tanah yang sama antara warga satu dan warga lainnya. Pengelola juga ingkar janji dengan tidak memperbaiki jalan desa yang rusak akibat truk-truk proyek mereka,” katanya.
Persoalan PLTU itu berlangsung sejak 2007 saat pertama kali pembebasan lahan dan pembangunan fisik dimulai. Cirebon Electric Power selaku manajemen pembangunan saat itu menetapkan harga beli tanah warga Rp 45.000 per meter persegi. Namun, ada salah seorang warga yang tanahnya dibeli Rp 90.000 per meter persegi.
Budayawan dan tokoh masyarakat Cirebon, Ahmad S Alwy, mengatakan, konflik sosial ini dipicu minimnya sosialisasi pihak pengelola. ”Warga tak diberi penjelasan yang baik tentang desain besar pembangunan PLTU itu. Hal ini membuat warga semakin curiga dan kemudian menjadi tidak percaya,” ujarnya.