Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Diminta Klarifikasi soal Mesir

Kompas.com - 06/02/2011, 21:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera diminta mengklarifikasi sejauh mana keterlibatan kader-kadernya dalam demonstrasi di Mesir. Jika memang benar-benar terlibat, hal tersebut dinilai akan merugikan keberadaan warga negara Indonesia di Mesir yang tidak berafiliasi dengan PKS.

Demikian pernyataan yang dikirimkan Zuhairi Misrawi, alumnus Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, kepada redaksi Kompas.com, Minggu (6/2/2011).

"Saya mendapatkan informasi dari sejumlah mahasiswa Indonesia di Kairo bahwa situasi mutakhir sangat tidak kondusif bagi mereka. Hal itu menyusul adanya pemeriksaan, penangkapan, bahkan penahanan terhadap sejumlah WNI di apartemen mereka ataupun di jalan. Bahkan, beberapa orang sudah ditahan dan diperlakukan sebagaimana tahanan kriminal," kata Misrawi yang juga Kader Muda Nahdlatul Ulama sekaligus analis politik Timur Tengah itu.

Menurut dia, penangkapan dan penahanan para mahasiswa tersebut diduga merupakan buntut dari berita adanya pernyataan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera  (DPP PKS) Anis Matta di salah satu media nasional tentang keterlibatan kadernya dalam revolusi di Mesir.

Padahal, Pemerintah RI melalui Kedutaan Besar RI sudah mengeluarkan imbauan agar warga negara Indonesia (WNI) menetap di rumah dan mematuhi setiap aturan yang dikeluarkan Pemerintah Mesir, terutama aturan jam malam. Artinya, WNI di Mesir sudah diwanti-wanti agar tidak terlibat dalam aksi demonstrasi dan tidak mencampuri urusan krisis politik yang terjadi di Mesir saat ini karena hal tersebut dapat mengancam keberadaan mereka di negeri piramid tersebut.

Untuk mengantisipasi penangkapan yang bersifat masif, Pemerintah RI harus mempercepat proses evakuasi para WNI ke Tanah Air karena mereka mulai tidak merasa nyaman atas perlakuan pihak militer Mesir, yang saat ini memegang kendali keamanan di sana.

Sementara itu Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq membantah keterlibatan kadernya dalam revolusi di Mesir.

Ia mengaku, sekitar 600 mahasiswa Indonesia di Mesir merupakan kader PKS. Namun, mereka ditugaskan untuk mengevakuasi WNI dan menyalurkan logistik kepada WNI yang terjebak kekisruhan politik di Mesir.

Hal serupa dikatakan Anis Matta. Ia membantah memberikan pernyataan bahwa kader PKS terlibat dalam upaya penggulingan rezim Hosni Mubarak. "Saya tidak pernah mengatakan kader PKS terlibat dalam revolusi Mesir," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com