Mendagri: Jangan Tiru DPRD Surabaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengimbau agar daerah lainnya tidak meniru model upaya pemakzulan Walikota seperti yang dilakukan DPRD Surabaya terhadap Walikotanya, Tri Rismaharini. Jika terdapat perbedaan pendapat antara DPRD dan Walikota, sebaiknya diselesaikan secara musyawarah melalui pembahasan bersama.

"Supaya pemerintahan daerah itu baik jalannya. Sudah biaya besar, biaya pencalonan (Walikota) besar, biaya penyelenggaraan besar, mestinya tidak perlu turun tangan lagi pemerintah. Kan kasihan masyarakat," katanya usai rapat dengan Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (2/2/2011).

Gamawan juga meminta agar masing-masing lembaga pemerintahan daerah mengevaluasi diri dan bersatu padu dalam menjalankan pemerintahan. Dia juga mengingatkan bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan bersama-sama Walikota.

"Ingat ya, DPRD itu unsur pemerintahan daerah, bukan lembaga legislatif daerah," tegas Gamawan. Oleh karena itulah, dalam menjalankan pemerintahan, Walikota dan DPRD harus senantiasa bersinergi. Jika ada hal-hal yang kurang pas, kata Gamawan, Walikota dapat mendialogkannya dengan DPRD.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, upaya pemakzulan terhadap Walikota oleh DPRD seperti halnya di Surabaya, menurut Gamawan tidak pernah terjadi. Hal-hal seperti itu hanya terjadi pada awal euforia demokrasi.

"Nah, sekarang kita harapkan jangan ada lagi. Cukuplah ini saja menjadi sekali," tandasnya. Sebagai menteri Dalam Negeri, Gamawan pun akan menyurati Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dalam satu atau dua hari ini terkait upaya pencopotan Walikota Surabaya tersebut. "Supaya Pak Gubernur mengkondisikan rekonsiliasi," ucapnya.