Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur: Jangan Hanya Dihitung dari Jumlah

Kompas.com - 25/01/2011, 18:04 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan, masyarakat Jabar bisa tersinggung jika dianggap tidak toleran terhadap kehidupan beragama. Pernyataan itu terkait laporan yang menyebutkan bahwa tingkat pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tertinggi terjadi di Jabar.

Heryawan di Bandung, Selasa (25/1/2011), mengatakan, dari sisi jumlah, kasus kehidupan beragama di Jabar memang paling besar. Akan tetapi, dampak sosialnya tidak meluas. "Dampak kejadian di Ciketing, Kota Bekasi, misalnya, hanya berlangsung di sana," katanya.

Laporan Setara Institute menyebutkan, Jabar merupakan provinsi dengan tingkat pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tertinggi. Dalam laporan itu tercatat, di Jabar terdapat 91 peristiwa pelanggaran dari total 216 peristiwa di Indonesia yang terjadi tahun 2010.

Beban populasi Jabar yang paling besar di Indonesia dengan penduduk sekitar 43 juta orang juga bisa memberikan dampak. "Kasus Ahmadiyah, misalnya, bagaimana tidak terjadi paling banyak di Jabar. Jumlah penduduknya saja paling besar," tuturnya.

Heryawan mengatakan, setidaknya persoalan kehidupan beragama di Jabar tidak pernah menelan korban hingga tewas. Pihak-pihak yang berupaya memanaskan suasana pun dapat ditangani. Ia berharap, pengamat, pakar, atau pihak terdidik tidak menilai Jabar dari kuantitas kasus saja.

Heryawan mengatakan, pihaknya terus bekerja mengatasi berbagai persoalan kehidupan beragama dengan baik. "Kami juga menangani secara persuasif sehingga situasi kondusif. Pastinya, kami berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jabar selama 24 jam," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rampungkan 'Groundbreaking' Tahap VI, Otorita IKN Klaim Investasi Terus Berlanjut

Rampungkan "Groundbreaking" Tahap VI, Otorita IKN Klaim Investasi Terus Berlanjut

Nasional
Upaya Bela Diri Anak Eks Mentan SYL Saat Bersaksi di Sidang Ayahnya

Upaya Bela Diri Anak Eks Mentan SYL Saat Bersaksi di Sidang Ayahnya

Nasional
DKPP Gelar Sidang Lanjutan Dugaan Asusila Ketua KPU

DKPP Gelar Sidang Lanjutan Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Putar Balik Amien Rais: Dari Usulkan Pilpres Langsung, Kini Dukung Dikembalikan ke MPR

Putar Balik Amien Rais: Dari Usulkan Pilpres Langsung, Kini Dukung Dikembalikan ke MPR

Nasional
MK Bacakan Putusan Sengketa Pileg 2024 mulai Kamis Hari Ini

MK Bacakan Putusan Sengketa Pileg 2024 mulai Kamis Hari Ini

Nasional
Usai Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi Tak Khawatir, Luhut Ungkap Kekesalan

Usai Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi Tak Khawatir, Luhut Ungkap Kekesalan

Nasional
UU KIA, Kantor Wajib Sesuaikan Jam Kerja sampai Capaian Kinerja Ibu Melahirkan

UU KIA, Kantor Wajib Sesuaikan Jam Kerja sampai Capaian Kinerja Ibu Melahirkan

Nasional
UU KIA, Tempat Kerja Wajib Sediakan Ruang Laktasi sampai Penitipan Anak

UU KIA, Tempat Kerja Wajib Sediakan Ruang Laktasi sampai Penitipan Anak

Nasional
Dewas Keluhkan Pimpinan KPK Kerap Komentari Perkara Etik, Sebut Tak Elok

Dewas Keluhkan Pimpinan KPK Kerap Komentari Perkara Etik, Sebut Tak Elok

Nasional
Harap Prabowo Perbaiki Hukum, Mahfud: Kalau Tidak, Berlaku Hukum Rimba

Harap Prabowo Perbaiki Hukum, Mahfud: Kalau Tidak, Berlaku Hukum Rimba

Nasional
Tak Percaya Jokowi Tidak Setuju Kaesang Maju Pilkada, Mahfud: Dulu Juga Bilang Begitu...

Tak Percaya Jokowi Tidak Setuju Kaesang Maju Pilkada, Mahfud: Dulu Juga Bilang Begitu...

Nasional
Kata Kejagung soal 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Lintasi Kantor Jampidsus

Kata Kejagung soal "Drone" Ditembak Jatuh Usai Lintasi Kantor Jampidsus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hasto Dibelit 2 Perkara Hukum | UU KIA dan Angin Segar Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan

[POPULER NASIONAL] Hasto Dibelit 2 Perkara Hukum | UU KIA dan Angin Segar Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Tanggal 9 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com