Pemerintah Dinilai Bohong Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi, yang rencananya akan dimulai akhir kuartal I, dinilai anggota Dewan sebagai suatu pembohongan.

Ismayatun, anggota Komisi VII DPR, menegaskan bahwa yang dilakukan pemerintah bukan hanya pemaksaan, melainkan pembohongan. "Fraksi kami menolak pembatasan BBM bersubsidi karena kami menilai bukan hanya pemaksaan, melainkan pembohongan dalam arti sebenarnya. BBM itu naik dua kali lipat," ujar Ismiyatun di Jakarta, Sabtu (22/1/2011).

Menurutnya, langkah yang dilakukan pemerintah dengan "paket" pembatasan BBM bersubsidi adalah memaksa dan membuat rakyatnya tidak memiliki pilihan lain selain membeli BBM nonsubsidi. Pertamax kini harganya mendekati Rp 8.000 per liter.

Dia juga meminta pemerintah untuk terang-terangan, dan tidak membohongi rakyatnya sendiri. "Pemerintah enggak usah jaim (jaga image). Naikkan aja, jangan batasi subsidi," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah tidak menjalankan amanat Ayat 2 UU Migas, yakni pemerintah tiba-tiba akan memberlakukan pembatasan BBM bersubsidi per 1 Januari lalu. Padahal, kebijakan itu belum pernah disampaikan ke DPR, dan tanpa ada kajian.

"Kaji dulu, persiapan infrastruktur Pertamina dan seluruh kementerian terkait sebelum putuskan itu. Tiga bulan ini pemerintah harus pikirkan lagi. Energi harus diutamakan untuk rakyat, dan kami tidak melihat tiga tahun ini BPH Migas bekerja untuk mengendalikan ini," kata Ismayatun.

Kebijakan ini juga, menurut dia, sangat memihak SPBU asing. Dia menilai kesempatan selama tiga tahun mendatang akan digunakan SPBU asing untuk masuk ke daerah dan berkembang karena, lanjut Ismayatun, SPBU asinglah yang paling siap. (Tribunnews.com/Andri Malau)