Ada Korban Banjir Belum Kebagian Hunian

WASIOR, KOMPAS - Sebanyak 691 dari 1.500 keluarga korban banjir bandang Wasior, di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, belum mendapat hunian sementara. Pemerintah daerah berencana membangun hunian sementara tambahan tahun 2011.

Gubernur Provinsi Papua Barat, Abraham Octovianus Atururi, Kamis (13/1) di Raisei, Kabupaten Teluk Wondama, mengaku, menerima laporan mengenai kekurangan hunian sementara (huntara) bagi 691 keluarga korban banjir bandang Wasior.

Saat pendataan para penghuni huntara di Wasior, mereka tidak terdata, karena tinggal di rumah sanak keluarga. ”Pembangunan huntara tidak boleh terlalu lama. Kami minta kepala kampung dan distrik untuk mengecek, apa betul mereka ini korban,” katanya.

Melalui APBD Provinsi Papua Barat dikucurkan dana sebesar Rp 25 miliar untuk pembangunan huntara tambahan. Saat ini di sekitar Wasior berdiri 96 huntara yang menampung sekitar 1.000 keluarga.

Pantauan di huntara Kampung Maimari, kamar barak berukuran 16 meter persegi dibangun berjejer enam ruang.

Huntara menggunakan kayu dan tripleks. Dalam ruang tidak ada sekat dan tidak ada plafon. Antarkamar barak hanya dipisahkan tripleks tiga meter.

Kampung itu kini sepi karena semua huntara rusak berat. Seorang penghuni, Alfred, menuturkan, sejak awal Januari listrik di huntara Kampung Maimari diputus. Pasokan air bersih juga mulai tersendat.

Terkait relokasi, Gubernur Papua Barat Abraham Octovianus Atururi, menolak pemindahan permukiman ke Neikere seperti direncanakan pemerintah pusat. ”Warga Wasior kebanyakan tinggal di pesisir dan bekerja mencari ikan di laut. Kalau dipindah ke Neikere di pegunungan, artinya warga dipersulit,” ungkapnya.

Menurut Atururi, ia sedang merencanakan penyediaan permukiman di daerah pesisir Subey hingga Raisei, sepanjang 40 kilometer untuk menampung 1.890 keluarga yang tinggal di daerah rawan bencana. ”Kita cari daerah yang aman dari banjir,” ujarnya.

Ia mengharapkan Pemkab Teluk Wondama segera membuat peraturan daerah untuk mengatur daerah rawan bencana banjir yang tidak boleh ditempati. Daerah itu, menurut Gubernur, harus banyak ditanami pohon. Selain itu, sungai-sungai yang mengalir dari perbukitan ke pesisir harus dinormalisasi agar mengalir ke laut.

Ia mengatakan, pemerintah pusat telah berkomitmen pada APBN 2011 dan APBN 2012 untuk membangun kembali Wasior. Atururi menjelaskan, saat ini dibentuk tim khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk berkantor di Manokwari dan Wasior. (ICH)