Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Bedanya RKP dan Musrenbangnas?

Kompas.com - 10/01/2011, 13:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Hari ini, Senin (10/1/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat kerja pemerintah untuk membahas program pembangunan 2011. Lantas apa bedanya RKP dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang rutin diadakan setiap tahunnya oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas?

Maklumlah, dari jumlah banyaknya peserta, baik di RKP maupun di Musrenbanngnas, hampir sama saja, yaitu sekitar 1.300 orang, yang berasal dari kementerian dan jajaran pemerintah provinsi dan daerah.

Dari sisi agenda yang dibahas juga hampir sama di acara tersebut, yakni seputar program kerja pemerintah dan APBN. Namun, menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, RKP-- yang digagasnya-- dan Musrenbangnas-- yang rutin diadakan Bappenas-- merupakan dua acara yang berbeda jauh.

"Kita berkumpul di RKP ini adalah agar kita ingin tahun 2011 ini lebih baik dari tahun lalu. Sebab, persoalannya sekarang ini jauh lebih kompleks. Hal itu bisa dicapai jika program kerja pemerintah secara keseluruhan bisa diselesaikan dengan baik," ujar Presiden Yudhoyono, saat membuka RKP di Jakarta Convention Centre.

Presiden menegaskan, forum ini berbeda, dan bukan forum seperti Musrenbangnas seperti yang dikenal. "Tiap tahun ada forum Musrenbanngnas. Forum itu dirancang untuk memikirkan dan melaksanakan pembangunan tahun berikutnya. Jadi, jika April ada Musrenbangnas, maka sebagian besar dari Saudara yang hadir ini akan bertemu lagi untuk membahas rencana kerja pemerintah 2012 dan rancangan APBN 2012," kata Presiden. 

Presiden menambahkan, forum RKP ini akan ditradisikan setiap tahun. Tujuannya. untuk menyelaraskan langkah menyukseskan program kerja pemerintah tahun berjalan. "Saya ajak bersama-sama sukseskan program pembangunan kita," kata Presiden.

Utamanya, tambah Presiden, jika dalam RKP, forum mengajak bersama seluruh peserta untuk menyukseskan pembangunan ini. "Nanti di akhir RKP ini, akan ada direktif dan instruksi," papar Presiden lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com