Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah 10 Tantangan Indonesia pada 2011

Kompas.com - 10/01/2011, 11:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Ketika membuka rapat kerja tentang Pelaksanaan Program Pembangunan 2011 di Jakarta Convention Center, Senin (10/1/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan 10 tantangan yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2011. Apa sajakah?

1. Presiden mengingatkan, dunia kini tengah mengalami inflasi. Harga pangan dan minyak dunia pun diperkirakan meningkat. Presiden meminta pemerintah mengantisipasi hal ini. Jika tidak, diperkirakan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia akan meningkat.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola secara pruden dan berkesinambungan tengah menghadapi masalah, yaitu tingginya angka subsidi. Selain itu, perbelanjaan modal juga dinilai belum optimal sehingga pertumbuhan belum mencapai titik optimal.

3. Masih kurangnya infrastruktur, termasuk listrik. Padahal, kata Presiden, infrastruktur dan listrik diperlukan untuk pembangunan.

4. Presiden menilai masih adanya hambatan terhadap iklim investasi di Indonesia, terutama di bidang perizinan dan kepastian hukum. Atas hal ini, Presiden meminta DPR, DPRD, pengadilan negeri dan tinggi, kepolisian, serta pihak terkait lainnya agar memberikan kepastian hukum.

5. Berbagai penyimpangan dan korupsi terus terjadi, baik di pusat maupun daerah. Hal ini termasuk di sektor perpajakan. Presiden meminta agar sektor perpajakan diberikan perhatian. Pasalnya, jika pajak berkurang, penerimaan negara ikut berkurang. Ketika pengeluaran negara meningkat, sementara pendapatan berkurang, kondisi ini mendorong pemerintah untuk berutang.

6. Sejumlah praktik usaha pertambangan dan kehutanan yang masih merusak lingkungan terus terjadi. Presiden pun meminta kepala daerah bersikap lebih keras terhadap perusahaan tambang yang lalai.

7. Fenomena politik uang (money politics) tampak berkembang. "Ini lonceng kematian bagi demokrasi. Jika dibiarkan, ini akan mencederai demokrasi dan martabat bangsa," katanya.

8. Sejumlah kewajiban pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan

9. Perlindungan dan bantuan terhadap tenaga kerja Indonesia masih kurang, baik dari daerah, pusat, dan luar negeri.

10. Presiden menilai sejumlah pemerintah daerah dan jajaran pemerintah pusat belum memiliki kesiapan dan kesiagaan dalam mengatasi bencana alam. "Padahal daerah kita masih rawan dengan bencana," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com