PDI-P: Keraton Sebaiknya Steril Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, keluarga Keraton Yogyakarta sebaiknya melepaskan atribut partai politik yang melekat.

Adik Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Haryo Prabukusumo, sudah mengambil langkah mundur dari Partai Demokrat. Apakah Sultan seharusnya mengambil langkah yang sama? "Itu hak politik Sultan. Tetapi, keluarga Sultan sebaiknya netral. Kalau kita lihat, apa dulu Sultan Hamengku Buwono IX pernah kampanye untuk Golkar?" kata Tjahjo di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/12/2010).

Sebagai pengayom, Sultan yang merupakan Raja Yogyakarta milik seluruh masyarakat. "Apalagi hampir 20 persen tanah di Jateng itu punya keraton. Akan baik, kalau siapa pun gubernur yang berasal dari keraton, netral dari partai politik," kata Ketua Fraksi PDI-P ini.

Sejumlah elite PDI-P, diakui Tjahjo, sudah melakukan pertemuan dengan Sultan. Namun, Tjahjo tak bersedia memberikan penjelasan hal-hal yang dibicarakan dengan politikus Golkar tersebut. "Apa pembicaraannya tidak bisa saya ungkapkan," ujar Tjahjo.

Pertemuan dengan Sultan, lanjutnya, menjadi bahan pertimbangan PDI-P dalam menentukan sikap saat pembahasan RUU Keistimewaan (RUUK) DI Yogyakarta.

RUUK DIY saat ini telah diselesaikan draf-nya oleh pemerintah dan akan segera diserahkan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut. Pembahasan RUU ini tergolong lama dan berlarut-larut karena masih adanya kontroversi seputar mekanisme penetapan Gubernur DIY.