Tsunami Sunyi di Mentawai

KOMPAS.com — Televisi masih ramai menyiarkan soal letusan Gunung Merapi, Yogyakarta, yang terjadi pada senja hari Selasa (26/10) hingga tengah malam. Beberapa warga diberitakan tewas, termasuk seorang wartawan. Sedangkan ratusan orang di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, tewas dalam senyap.

Tanpa mengecilkan tragedi Merapi, pemberitaan media soal Mentawai memang sangat terlambat. Hingga hari kedua pascabencana, gambaran Mentawai masih samar. Masih sedikit foto dan video dari ladang bencana Mentawai. Sementara pemberitaan seputar Merapi sudah riuh rendah, terutama soal ”drama” sang juru kunci Merapi, Mbah Maridjan.

Negara ini memang belum hadir di pulau-pulau terluar. Maka, ketika bencana melanda kawasan itu, perhatian pun datang terlambat. Bahkan, sekadar kabar soal terjadinya petaka kerap kali datang terlambat. Namun, media ternyata juga tak hadir di sana karena ”tertipu” pernyataan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mencabut peringatan adanya tsunami. Selain itu, kebanyakan media mengandalkan tebengan. Adapun pihak yang biasa ditebengi (baca: pemerintah) terlambat datang, bahkan terlambat mengetahui adanya tsunami.

Dan, ketika pun kemudian hadir, aspek yang banyak diumbar adalah soal ”drama” setelah bencana dan melupakan mitigasi dan adaptasi. Ke mana saja kita sebelum bencana?

Masih saja kita terkaget dengan bencana gempa dan tsunami. Kenyataan bahwa negeri ini memiliki riwayat panjang petaka gempa dan tsunami seolah-olah dilupakan. Dan, petaka di Mentawai ini sudah jauh hari diperingatkan akan terjadi.

Lalu, di mana sistem deteksi dini tsunami yang dulu disebut-sebut telah disiapkan untuk memagari lautan Nusantara setelah petaka Aceh menelan korban tewas lebih dari 150.000 orang?

Melupakan mitigasi

Empat menit setelah gempa dangkal berkekuatan 7,2 skala Richter pada Senin (25/10) pukul 21.42, BMKG mengklaim telah merilis peringatan potensi adanya tsunami.

”Kami sebarkan peringatan itu melalui berbagai moda komunikasi, seperti layanan singkat melalui telepon seluler, faksimile, ke media, juga ke 12 pemerintah daerah, termasuk ke Mentawai melalui DVB (digital video broadcast),” kata Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Moch Riyadi.

Nyatanya, sirene peringatan tsunami tak pernah berbunyi di pesisir Mentawai karena pemerintah tak pernah memasangnya di sana. Riyadi mengatakan, ”Kami tidak tahu apakah peringatan itu disampaikan ke masyarakat atau tidak. Itu di luar kewenangan kami.”

Pasca-peringatan itu, BMKG, menurut Riyadi, terus menunggu kiriman data pasang surut milik Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). ”Kami amati terus, ternyata tidak ada data yang masuk dari Mentawai dan sekitarnya. Apakah alatnya tidak ada atau tak ada yang menyampaikan, kami tidak tahu,” ujarnya.

Perhitungan BMKG

Dalam perhitungan BMKG, jika terjadi tsunami, semestinya sudah tiba di pantai Mentawai paling lambat 15 menit setelah gempa. ”Setelah satu jam ditunggu tidak ada info kenaikan gelombang, akhirnya dikeluarkan status all clear, artinya peringatan sudah berakhir. Tujuannya agar masyarakat yang tadinya mengungsi kembali pulang,” ucapnya.

Di pesisir barat pantai Sumatera, seperti Padang, tsunami memang tak terjadi.

Namun, ketika televisi dan radio menyiarkan pencabutan peringatan tsunami itu, ratusan warga Kepulauan Mentawai sebenarnya tengah bergelut dengan maut. Gelombang tsunami menyerbu ke pantai sekitar 40 menit setelah gempa. Tsunami yang datang agak terlambat, slow earthquake tsunami.

Kenapa tsunami yang menghantam Mentawai tak terdeteksi oleh BMKG sehingga mereka mencabut peringatan tsunami? Dampaknya, publik baru tahu telah terjadi tsunami di Mentawai pada Selasa (26/10) siang.

Ahli tsunami yang juga Direktur Pesisir dan Lautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono tak heran soal ”lolosnya” tsunami Mentawai dari deteksi BMKG. Sebab, alat deteksi dini tsunami (tsunami buoy) tak terpasang lagi di Mentawai. ”Dulu rencananya mau dipasang 22 buoy setelah tsunami Aceh terjadi. Tetapi, setahu saya baru dipasang tiga dan sekarang mungkin sudah lenyap karena dicuri atau rusak,” ujarnya.

Karena kita belum memiliki alat deteksi yang cukup dan sistem komunikasi yang baik untuk memastikan tsunami tak terjadi, Subandono menyarankan, peringatan tsunami itu semestinya tak usah dicabut.

Strategi adaptasi

Subandono juga mengingatkan, pencurian alat deteksi dini tsunami itu menandakan masyarakat juga kehilangan kepekaan terhadap bencana. ”Banyak yang belum sadar soal ancaman bencana ini sehingga mereka mencuri atau merusak deteksi dini tsunami,” katanya.

Atau permasalahannya bisa jadi karena masyarakat tidak dilibatkan dalam sistem peringatan dini tsunami ini?

Subandono menyebutkan, selain perbaikan teknologi deteksi dini tsunami, jatuhnya banyak korban sebenarnya bisa dihindari jika masyarakat Mentawai tanggap terhadap gempa dan tsunami. Mereka dulu mungkin memiliki kearifan lokal itu, tetapi sekarang banyak yang abai.

”Intinya, kalau ada gempa keras, masyarakat Mentawai harusnya langsung lari ke bukit seperti di Simeulue (Aceh) dengan smong-nya. Masyarakat Mentawai sangat dekat dengan sumber gempa sehingga tsunami bisa lebih cepat datangnya dibandingkan peringatan dini,” ungkapnya.

Subandono mengakui, proses mitigasi dan upaya untuk mengenalkan masyarakat agar beradaptasi terhadap bencana masih dilakukan setengah hati. ”Kami memiliki kemampuan terbatas untuk sosialisasi ke masyarakat. Anggaran mitigasi terbatas,” katanya.

Sebagian masyarakat tradisional sebenarnya memiliki mekanisme adaptasi terhadap gempa dan tsunami. Salah satunya mewujud dalam cerita rakyat atau folklor. Misalnya, cerita smong dari Pulau Simeulue, Aceh. ”Nga linon fesang smong,” demikian kepercayaan masyarakat setempat, yang artinya setelah gempa besar akan datang tsunami. Pengetahuan tentang smong ini berasal dari ingatan tentang tsunami yang pernah menimpa pulau ini pada tahun 1907.

Pengetahuan ini nyatanya menjadi penyelamat warga Simeulue saat terjadi tsunami pada 26 Desember 2004. ”Hanya” tujuh orang yang meninggal di pulau itu akibat bencana tersebut. Padahal, sebanyak 3.146 rumah rusak berat dan 4.856 rusak ringan serta 1.597 rumah hilang ditelan tsunami.

Sebagai salah satu peradaban tua, bahkan mungkin tertua di Nusantara, masyarakat Mentawai semestinya juga memiliki kemampuan adaptasi untuk hidup di pulau yang rentan gempa dan tsunami. Menjadi tugas semua pihak untuk menemukan kembali kearifan lokal itu, selain tentunya secara serius membangun sistem deteksi dini tsunami.... (AIK)