BP Migas Dukung Pemprov Kaltim

Ditanya mengenai rencana Jepang yang berniat mengurangi impor gas dari Kaltim, menurut Elan Biantoro, kemungkinan terjadi karena salah satu operator migasnya Inpex juga turut dalam negosiasi tersebut. Akan tetapi, hal itu telah biasa terjadi, dan pemerintah juga tidak akan menghapus kontrak Inpex pada 2017 nanti. "Tidak mungkin Inpex akan diputus kontraknya, karena Inpex telah 50 tahun ikut berjasa bagi devisa Indonesia. Kita hanya ingin agar ada perusahaan lokal ikut dalam pengelolaan migas saja," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov Kaltim masih menunggu sinyal dari Pemerintah Pusat RI di Jakarta tekait izin perpanjangan pengelolaan Blok Mahakam oleh PT Total E&P Indonesie (TEPI). Pasalnya, jika izin sudah turun, maka Pemprov yang telah menggandeng PT Yudhistira atas persetujuan DPRD Kaltim bisa ikut mengelola sumur migas tersebut.

"Kita belum tahu kabar dari Pemerintah Pusat. Apakah Pemerintah Pusat menyetujui perpanjangan izin yang telah diajukan Total? Itu yang belum kita tahu. Izin pengelolaan Total baru habis tahun 2017," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Kaltim Sya'bani.

Pemprov Kaltim sendiri, diam-diam telah menyiapkan diri untuk ikut dalam participant interest tanpa harus mengeluarkan biaya APBD dengan cara menggandeng PT Yudhistira, kesepakatan joint venture untuk mengelola 15 persen saham yang akan ditawarkan Pemerintah Pusat lewat Pertamina. (ewa)