Nanan Soekarna: Polisi Jangan Memeras

BANDUNG, KOMPAS.com — Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Nanan Soekarna dalam suatu seminar berulang kali mengingatkan agar polisi tidak melakukan pemerasan terhadap siapa pun.

"Karena dengan demikian, polisi akan bisa mewujudkan reformasi di tubuh kepolisian," kata Nanan Soekarna saat menjadi pembicara utama di Seminar Sekolah Sespim Polri tentang Akuntabilitas Kepolisian di Lembang, Bandung Barat, Selasa (21/9/2010).

Sikap tidak memeras, katanya, penting dilakukan agar Polri bisa membangun kemitraan dengan beberapa pihak.

Nanan mengatakan, kepercayaan masyarakat idealnya tetap dilakukan secara simultan karena pada dasarnya kepercayaan merupakan pondasi yang sangat menentukan dalam kelanjutan perencanaan di lingkungan Polri guna mewujudkan sinergi dengan semua komponen dan masyarakat serta tercapainya pelayanan publik yang unggul.

"Pada masa ini, Polri dihadapkan pada tantangan untuk mewujudkan reformasi birokrasi sebagai kelanjutan proses reformasi Polri yang telah digagas para pendahulu sebagai langkah konseptual," ujarnya.

Dia mengatakan, good governance dan clean governance telah menjadi tuntutan serta harapan publik seiring dengan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika kehidupan masyarakat.

Akuntabilitas kepolisian sebagai implikasi dari perkembangan lingkungan di era keterbukaan dan reformasi, menurut dia, menyebabkan semakin mengemukanya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan beberapa bentuk pelaksanaan tugas Polri.

Dia mengatakan, akuntabilitas Polri bermakna suatu keterbukaan terhadap observasi yang dilakukan oleh pihak luar atas segala aktivitas kepolisian.

Menurut dia, kepolisian sebagai organisasi ataupun individu harus mampu menjawab dan menjelaskan segala bentuk keingintahuan publik.

Akuntabilitas yang dimaksudkan, katanya, melibatkan tidak saja individu petugas, tetapi juga para pejabat atasan yang bertanggung jawab atas perilaku individu yang berada di bawah komandonya serta organisasi kepolisian yang bertanggung jawab kepada publik atas kewajibannya.

Menurut Nanan, globalisasi membawa nilai akuntabilitas dan menjadikan masyarakat kritis terhadap tugas Polri dan beberapa penampilannya.

Salah satu hal yang bisa diwujudkan dalam rangka akuntabilitas, katanya, adalah melalui pelayanan yang berkualitas.

Menurut dia, tuntutan akuntabilitas telah disikapi pemerintah sejak reformasi digulirkan dan pemisahan Polri dari TNI pada tahun 1999.

"Selama ini banyak anggota Polri yang kurang mengampanyekan nilai-nilai kepolisian. Padahal, dengan begitu semua anggota bisa mengaplikasikan dalam mewujudkan tugasnya. Sebab, polisi harus memenuhi dua kepentingan, yakni negara dan masyarakat," katanya.